
SIDRAP, FAKTA1.COM — Tumpukan material bangunan yang mengotori sejumlah titik di kawasan persawahan Desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, material yang diduga hendak digunakan sebagai bahan campuran bangunan tersebut dibiarkan menumpuk begitu saja di hamparan sawah produktif tanpa adanya papan informasi proyek. Berdasarkan investigasi awak media di lapangan pada Senin (2/11/2026), ditemukan beberapa titik penumpukan material yang diduga berupa abu atau debu konstruksi. Keberadaan material ini kontan memicu tanda tanya besar dari warga sekitar terkait legalitas, jenis pekerjaan, hingga instansi yang bertanggung jawab di balik proyek tersebut. Saling Lempar Keterangan, Pejabat Setempat “Kaget” Minimnya keterbukaan informasi di lokasi proyek kian diperkuat dengan kebingungan para pejabat setempat. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala UPT PSDA Desa Ciro-Ciroe, Muhammad Aly (Pak Aly), mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aktivitas pengerjaan tersebut di wilayah kerjanya. “Tabe, saya kurang tahu Pak kalau di Ciro-Ciroe pekerjaan apa itu, karena tidak ada laporan,” ungkap Pak Aly. Bahkan, ia menduga bahwa kegiatan tersebut mungkin berkaitan dengan sektor pertanian, sembari mengarahkan awak media untuk meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Ciro-Ciroe. Sementara itu, Kepala Desa Ciro-Ciroe, Riswan Cewang, memberikan keterangan yang sangat singkat ketika dimintai tanggapan. “Kelompok P3A itu, Pak,” ujarnya singkat. Sayangnya, jawaban tersebut dinilai belum menjawab akar persoalan secara komprehensif. Publik masih dibuat bertanya-tanya mengenai siapa pelaksana teknis di lapangan, berapa besaran nilai anggaran yang digelontorkan, hingga apa spesifikasi serta peruntukan pasti dari material yang ditimbun di atas lahan pertanian warga tersebut. Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Minimnya Transparansi Anggaran Kondisi ini memantik kritik keras dari berbagai kalangan. Sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara—baik yang bersumber dari pusat, daerah, maupun program kelompok tertentu—wajib memasang papan informasi proyek agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara partisipatif. Publik mendesak agar instansi terkait tidak terkesan menutup-nutupi kegiatan ini. Muncul kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa proyek tanpa identitas yang jelas ini berpotensi menjadi “proyek siluman” yang mengabaikan transparansi, akuntabilitas, serta dampak lingkungan terhadap ekosistem persawahan di Desa Ciro-Ciroe. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya meminta klarifikasi mendalam dari pihak pengurus kelompok P3A serta instansi terkait guna memastikan legalitas, sumber anggaran, spesifikasi teknis, serta tujuan utama dari penumpukan material di kawasan persawahan tersebut. (fs)





Tinggalkan Balasan