Jakarta, Fakta1.Com — Kasus dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto di Jakarta telah memasuki babak baru. Sebanyak empat perwira tinggi atau jenderal polisi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Kasus yang menyangkut keamanan kepala negara ini menyeret empat nama jenderal Polri, yaitu Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (selaku mantan Kapolri), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dugaan Permintaan Penghapusan Rekaman Penyadapan
Salah satu fakta krusial yang mencuat dalam pengungkapan perkara ini adalah adanya dugaan permintaan penghapusan rekaman hasil penyadapan yang terjadi pada awal Oktober 2026.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri pada Kamis (5/11/2026), bahwa tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sempat meminta izin kepada Irjen Pol Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan tersebut. Permintaan itu dikabarkan mendapat persetujuan dari Slamet Uliandi.
Irjen Pol Slamet Uliandi sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019, dan dalam perkara ini disebut memiliki peran penting sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Sikap Kooperatif dan Pendampingan Hukum Tersangka
Menanggapi penetapan status hukum tersebut, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyatakan kesiapannya untuk membuka seluruh informasi yang dibutuhkan oleh penyidik serta memastikan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam keterangan video yang dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Sabtu (7/11/2026), Krisna menegaskan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dan terbuka guna membuat kasus ini menjadi terang benderang. Pihaknya juga memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal diperiksa sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, pihak kuasa hukum membantah adanya intimidasi dalam proses penyidikan dan menegaskan bahwa kliennya tetap mendapatkan hak-hak hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Terkait pasal yang disangkakan, pihak kuasa hukum memilih untuk mencermati fakta hukum terlebih dahulu dan menghindari pembentukan opini sebelum proses penyidikan rampung.
Ancaman Pasal dan Proses Hukum yang Berjalan
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyadapan atau intersepsi informasi elektronik, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta tindakan mengubah atau menghilangkan informasi elektronik milik pihak lain.
Dengan telah ditetapkannya empat jenderal sebagai tersangka, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana penyidik mengurai dugaan penyadapan ini, alur pengelolaan rekaman, hingga keputusan di balik penghapusannya. Meskipun pernyataan kooperatif telah disampaikan oleh pihak Ahrie Sonta, pembuktian fakta hukum secara menyeluruh tetap harus melalui mekanisme penyidikan dan peradilan yang transparan.
Tinggalkan Balasan