Fakta1.com, Tambolaka, 19 Juni 2025 – Tragedi penikaman yang mengguncang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kini tidak lagi hanya dilihat sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai gambaran kegagalan sistemik yang dibiarkan berlarut. Salah satu kritik paling tajam datang dari Imanuel Karango, S. Pd, pemuda asal Kodi yang dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial dan pendidikan.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini cermin kegagalan sistem yang dibiarkan membusuk. DPRD jangan hanya hadir saat sidang paripurna, tapi menghilang ketika rakyat terluka,” ujar Imanuel.
Imanuel menilai, dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya butuh kecaman dari pimpinan daerah, melainkan juga evaluasi dan tindakan nyata dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memegang fungsi pengawasan.
“Keterlambatan gaji enam bulan itu bukan kelalaian biasa. Itu pelanggaran hak hidup. DPRD SBD harusnya tahu lebih dulu sebelum rakyat berteriak,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal hilangnya kepekaan legislatif terhadap penderitaan tenaga honorer dan operator sekolah yang selama ini bekerja dalam tekanan dan ketidakpastian.
“Kalau mereka yang duduk di kursi DPRD tak lagi mampu menyuarakan jeritan rakyat, maka sudah waktunya kita pertanyakan: mereka mewakili siapa?”
Tragedi ini, kata Imanuel, seharusnya menjadi momentum refleksi dan perombakan total dalam sistem birokrasi serta komitmen politik daerah terhadap keadilan dan kesejahteraan pegawai lapisan bawah.(tim)
