BANYUWANGI, FAKTA1.COM – Di tengah berkembangnya dinamika politik nasional yang turut memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Koordinator Kawan Gibran Banyuwangi, Mohamad Saiful Rizal, menegaskan bahwa komitmen organisasinya tidak bergantung pada jabatan maupun kekuasaan.
Rizal menyebut, masa depan Kawan Gibran Banyuwangi tetap berpegang pada satu prinsip, yakni setia hingga akhir. Menurutnya, organisasi tersebut bukan dibentuk secara spontanitas ataupun semata-mata berdasarkan kalkulasi politik dan peluang kemenangan dalam Pemilu 2024.
Ia menegaskan, Kawan Gibran Banyuwangi lahir dari semangat setia kawan terhadap sosok Gibran, terlepas dari apakah yang bersangkutan kelak masih menduduki jabatan publik atau tidak.
“Sejak awal, kami menjunjung tinggi prinsip berteman tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Selama yang bersangkutan tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum dan kepatutan moral sebagai bangsa ketimuran, menjabat maupun tidak, kami siap setia untuk menemani. Pertemanan ini tidak diukur dari aspek kepentingan, terlebih hal-hal yang bersifat transaksional,” ujar Rizal, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bahwa dirinya juga mencermati sikap Gibran dalam menghadapi dinamika politik nasional belakangan ini. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah aktivitas akun media sosial pribadi Gibran yang kembali ramai dengan dokumentasi berbagai kegiatan Wakil Presiden.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, akun Instagram @gibran_rakabuming tercatat mengunggah sebanyak 26 konten baru dalam rentang Selasa malam (10/11/2026) hingga Rabu dini hari (11/11/2026). Konten tersebut memuat dokumentasi berbagai aktivitas, mulai dari pertemuan di Istana Wakil Presiden hingga kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Rizal menilai, kemunculan kembali dokumentasi kegiatan tersebut di tengah situasi politik yang berkembang menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.
“Kita bisa melihat bagaimana attitude Mas Gibran. Dalam 24 jam terakhir, publik bisa menyaksikan kembali berbagai dokumentasi kegiatan beliau yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya. Ada 26 unggahan yang muncul dalam rentang waktu tersebut. Bagi saya, ini menarik untuk dicermati, apalagi terjadi di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang,” ungkapnya.
Ia mengaku semakin menghormati Gibran yang dinilainya tetap memperlihatkan aktivitas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di tengah situasi politik yang tidak sederhana.
Terkait dugaan bahwa publikasi sejumlah dokumentasi kegiatan tersebut sengaja ditunda untuk menjaga situasi politik dan menghormati Presiden Prabowo Subianto, Rizal menyebut hal itu sebagai pandangan yang perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, alasan di balik waktu publikasi tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan deretan unggahan yang muncul.
“Apakah ada pertimbangan tertentu di balik waktu publikasi tersebut, tentu hanya pihak yang bersangkutan yang mengetahui. Namun, sebagai orang yang mengikuti perkembangan beliau, saya melihat ada hal yang patut diapresiasi. Ini yang kemudian membuat kami semakin respect dan salut kepada Mas Gibran, kendati beliau terbilang masih muda,” imbuhnya.
Kendati demikian, Rizal menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk fanatisme buta. Baginya, kesetiaan dalam pertemanan bukan berarti membenarkan setiap tindakan seseorang, terlebih apabila terdapat persoalan yang menyangkut hukum maupun moralitas.
Menurutnya, ketika seorang teman dihadapkan pada tudingan atau persoalan tertentu, sudah menjadi kewajiban untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak (cover both sides), bukan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi sepihak.
“Kalau memang teman kita melakukan kesalahan, bukan berarti kemudian kita harus membenarkannya. Justru menjadi kewajiban kita untuk mencari tahu terlebih dahulu bagaimana persoalan sebenarnya. Jangan sampai kita ikut menghakimi hanya karena mendengar satu sisi cerita,” tegasnya.
Rizal juga mengingatkan agar prinsip setia kawan tidak dikalahkan oleh kalkulasi pragmatis maupun kepentingan sesaat. Baginya, loyalitas dan sikap kritis bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Ia mengakui, dinamika politik dan persoalan hukum dapat membawa seseorang pada situasi yang berbeda dari sebelumnya. Namun, apabila dalam proses hukum seseorang terbukti bersalah, maka konsekuensi hukum tetap harus dihormati dan dijalankan.
“Setia bukan berarti membela kesalahan. Tetapi juga bukan berarti meninggalkan seseorang hanya karena ia tidak lagi memiliki jabatan atau kekuasaan. Ada batas yang jelas antara pertemanan, kepentingan politik, dan tanggung jawab terhadap hukum,” pungkas Rizal.
Rofiq Azmi: Keutuhan dan Persatuan Bangsa Harus Diutamakan
Senada dengan Rizal, Ketua Balai Aspirasi Banyuwangi Selatan, M. Rofiq Azmi, turut menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik nasional yang berkembang. Menurutnya, perubahan situasi politik, perbedaan pandangan, hingga berbagai spekulasi mengenai masa depan seorang pejabat publik merupakan bagian yang lumrah dalam kehidupan demokrasi.
Namun, Rofiq mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya terjebak terlalu jauh dalam pusaran dinamika politik hingga melupakan kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keutuhan dan persatuan bangsa.
“Dinamika politik sudah menjadi hal biasa. Hari ini situasinya bisa seperti ini, besok bisa berbeda. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar dinamika dan kepentingan politik, yaitu keutuhan serta persatuan bangsa. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat kita kehilangan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa,” ungkap Rofiq.
Ia menilai, dukungan maupun kritik terhadap seorang pejabat publik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi, hukum, dan etika kebangsaan. Perbedaan sikap politik tidak semestinya menjadi alasan untuk membangun permusuhan di tengah masyarakat.
Menurutnya, menjaga persatuan bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Justru kedewasaan dalam berdemokrasi tercermin dari kemampuan masyarakat untuk menyampaikan dukungan, kritik, maupun perbedaan pendapat tanpa harus merusak ikatan persaudaraan kebangsaan.
“Siapa pun yang menjadi pemimpin, kepentingan bangsa harus tetap berada di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Kita boleh berbeda pandangan, boleh memberikan kritik, bahkan boleh tidak sepakat dengan keputusan politik tertentu. Tetapi jangan sampai kehilangan orientasi terhadap persatuan dan keutuhan bangsa,” tambahnya.
Pada akhirnya, kedua tokoh tersebut menekankan bahwa dinamika politik tidak seharusnya menghapus nilai-nilai persahabatan, kedewasaan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Bagi Kawan Gibran Banyuwangi, jabatan merupakan amanah yang dapat berubah seiring waktu, sedangkan setia kawan merupakan prinsip yang tidak semestinya dibangun atas dasar keuntungan politik.
Jabatan bisa datang dan pergi. Kekuasaan bisa berubah, tetapi persahabatan, integritas, dan komitmen terhadap persatuan bangsa semestinya tetap dijaga.
(Redho)
Tinggalkan Balasan