FAKTA1.COM, MAKASSAR— Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar (BEM FKIP UNISMUH) menyoroti terkait program beasiswa yang di canangkan oleh Pemprov Sulsel dalam hal ini Biro Kesra yang sampai hari ini tidak kunjung menemukan kejelasan.
“Menjadi tanda tanya besar bagi kami kepada Pemprov Sulsel khususnya BiroKesra yang pada akhir tahun 2024 kemarin mengumumkan program beasiswa dengan janji akan dicairkan pada bulan Maret 2025 namun hingga pertengahan tahun 2025 masih terpaku pada titik buntu.”
Kata Irsyad (Respek) Ketua Bidang Advokasi BEM FKIP UNISMUH Makassar.
Lebih lanjut Respek menuturkan bahwa sudah menjadi suatu ketetapan bagi kaum terpelajar untuk mempertanyakan tata kelola dalam batang tubuh Biro Kesra Pemprov Sulsel karena dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Banyak mahasiswa yang telah menggantungkan harapan dan menyusun rencana studi dengan adanya bantuan dari pemerintah ini.
Tidak adanya kejelasan hingga hari ini bukan lagi tentang kecacatan administratif saja, akan tetapi transparansi data, tata kelola dan pertanggungjawaban Pemprov Sulsel selaku penyelenggara yang lalai.
Respek menuturkan, bahwa di dalam konstitusi UUD 1945 pasal 31, telah dijabarkan kewajiban negara untuk menjamin hak tiap warga negara atas pendidikan, maka dalam hal ini beasiswa bukanlah hadiah dari pemerintah, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara dalam memberikan kemudahan akses layanan pendidikan.
” Jika kemudian janji hanya tinggal janji, maka dampak yang hadir bukan hanya krisis kepercayaan, dan warga negara yang kehilangan hak nya untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan. Tapi ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata dari pemerintah, karena rakyat telah mempertaruhkan keberlanjutan studi nya dengan harapan bahwa negara akan hadir ketika rakyat membutuhkan.” Tegas Respek.
Keterlambatan dan ketidakpastian tentang keberlanjutan dari program beasiswa ini menjadi bayang-bayang cemas yang harus segera diselesaikan, bukan perihal mengecam, tapi ini tentang memperjuangkan hak bagi yang tidak mendapatkan keadilan.
“Jangan sampai hal ini berlarut-larut dan menempatkan mahasiswa sebagai objek manipulasi wacana program yang tidak dipertanggung jawabkan dalam bentuk realisasi nyata, karena segala kepentingan politik yang mengorbankan hak rakyat adalah bentuk konkret dari kebobrokan birokrasi yang tidak tahu cara meletakkan kepentingan rakyat diatas segala-galanya.” Imbuh Respek dalam keterangannya.
Respek menegaskan bahwa pihak nya mengecam kondisi yang terjadi ini, di saat banyak harapan yang terjuntai tanpa tahu arah berlabuh, pemerintah seolah tutup mata tutup telinga melihat ketimpangan ini.
“Jangan biarkan hak penuh rakyat diambil alih atas kepentingan politik, dan komoditas untuk mencari keuntungan segelintir entitas tak bertanggung jawab”. Tegas Respek.
Kemudian Respek lebih menegaskan bahwa pihaknya menuntut transparansi penuh atas anggaran beasiswa tersebut, termasuk mengapa sampai sekarang belum ada kejelasan resmi lebih lanjut dari lembaga yang harusnya menjadi pelayan publik.
“Pemprov harus segera menyelesaikan perkara ini, karena kami tidak meminta lebih, kami hanya meminta agar apa yang sepenuhnya menjadi hak kami segera dipenuhi dan diberikan tanpa ada kepentingan didalamnya.
Karena menjadi bentuk kedzaliman yang nyata jika janji tidak mampu terealisasi, dan terkurung dalam jeruji untaian kata-kata manis yang dimanipulasi untuk menjaga citra dan elektabilitas dalam praktik dominasi. Kami tidak akan diam, karena mendiamkan kesalahan adalah bentuk kejahatan”. (Tim)
