Kendari, 6 Agustus 2025 — Aspirasi panjang masyarakat Kecamatan Puriala dan Lambuya, Kabupaten Konawe, terkait perbaikan jalan poros Lambuya–Motaha, akhirnya mendapatkan respons konkret dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan resmi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sultra, Pemerintah Kabupaten Konawe, dan perwakilan masyarakat, jalan tersebut dipastikan masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas PU Provinsi Sultra itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sultra, Fahri Yamsul, didampingi jajaran pejabat teknis seperti Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perencanaan, serta perwakilan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dari pihak Kabupaten Konawe, turut hadir Kepala Dinas PU, Ilham Jaya, serta tokoh masyarakat dan aktivis dari Aliansi Masyarakat Puriala–Lambuya, di antaranya Widodo, SH.
Dalam keterangannya kepada media, Widodo menjelaskan bahwa terdapat tiga skema utama yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan tersebut:
- Dana Inpres (Instruksi Presiden/Inpres Jalan Daerah – IJD) untuk pengaspalan tahap awal,
- Pendanaan melalui skema MCM (Multi Cities Mandate) sebagai sumber alternatif pendukung,
- Alokasi anggaran melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 untuk penyelesaian total ruas jalan.
“Ini merupakan langkah awal yang baik. Aspirasi masyarakat Lambuya dan Puriala yang selama ini bergema, hari ini mulai mendapat tempat di hati pemerintah. Kami akan terus kawal ini,” ujar Widodo.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA dan Bina Marga, Fahri Yamsul, menyampaikan komitmen penuh pihaknya untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Ia bahkan menyatakan secara lugas bahwa proyek ini bukan sekadar janji.
“Lillahi Ta’ala, jalan poros Lambuya–Motaha akan segera kami benahi, dimulai dari pertigaan Lambuya hingga Jembatan Rawa Aopa, yang menjadi batas wilayah antara Konawe dan Konsel,” ungkap Fahri Yamsul.
Jalan poros Lambuya–Motaha diketahui merupakan akses vital penghubung antarwilayah yang selama bertahun-tahun dalam kondisi rusak parah. Kondisi ini telah lama dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas ekonomi warga.
Masih dalam forum yang sama, Widodo kembali menekankan bahwa masyarakat telah terlalu lama menunggu keadilan infrastruktur.
“Kalau pemerintah provinsi sudah tak mampu, alihkan saja statusnya menjadi jalan nasional. Masyarakat kami tidak kekurangan kontribusi PAD. Maka sangat wajar jika mereka pun berhak menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pembangunan jalan poros Lambuya–Motaha. Harapannya, tahun 2026 menjadi momentum dimulainya pemulihan infrastruktur yang selama ini tertinggal.
