Jakarta,Fakta1.com, 16 November 2026 – Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Mabes Polri. Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, serta memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.

Muhammad Rahim, selaku Ketua Pimpinan Lembaga sekaligus inisiator aksi, menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran Koalisi melalui sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, PT TRK disebut tidak tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Masa berlaku izin perusahaan tersebut juga diinformasikan telah berakhir sejak 2020.

Atas dasar itu, Koalisi meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aktivitas pengerukan, produksi, pengangkutan (hauling), hingga penjualan material tambang setelah berakhirnya masa berlaku izin tersebut, termasuk memastikan legalitas seluruh kegiatan perusahaan sepanjang periode 2020–2026.

Koalisi turut menyoroti informasi mengenai dugaan penambangan batu atau galian C dengan volume produksi yang disebut mencapai sekitar 5 juta metrik ton dan nilai kontrak yang diklaim mencapai Rp500 miliar. Rahim menilai informasi tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan produksi, penjualan, serta aliran transaksi keuangan perusahaan.

Selain persoalan perizinan, Koalisi juga mengangkat kembali perkara dana jaminan reklamasi PT TRK senilai sekitar Rp1,53 miliar yang pernah menjadi bagian dari perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi, tercatat adanya pemindahbukuan dana jaminan reklamasi dari rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemerintah Kabupaten Kolaka ke rekening pribadi atas nama Najmuddin alias Jojon, yang disebut sebagai Direktur PT TRK.

Dalam perkara tersebut, transaksi pemindahbukuan dinyatakan tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,53 miliar. Perkara itu juga menyeret Adi Hidayat, pejabat BRI Cabang Kolaka, yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama pihak lain terkait transaksi tersebut.

“Kami meminta aparat tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen perizinan. Seluruh aktivitas produksi, pengangkutan, penjualan, hingga transaksi keuangan perusahaan selama periode 2020–2026 harus ditelusuri. Apabila ditemukan aktivitas pertambangan tanpa legalitas yang sah, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Rahim.

Secara khusus, Koalisi mendesak Bareskrim Polri segera memanggil dan memeriksa Najmuddin Haruna alias Jojon selaku Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK.

Menurut Rahim, pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan diperlukan untuk menelusuri tanggung jawab manajemen terkait status perizinan, dugaan sengketa lahan dengan warga, legalitas kegiatan hauling, kewajiban perpajakan, pengelolaan dana reklamasi dan pascatambang, hingga dugaan persoalan lingkungan hidup.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh persoalan di tingkat operasional, sementara pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan perusahaan justru tidak diperiksa. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak agar tindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Koalisi juga menyoroti informasi mengenai posisi Najmuddin Haruna yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Rahim menegaskan, jabatan politik maupun kedekatan dengan kekuatan tertentu tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa atau terhindar dari proses hukum.

Koalisi berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan penanganannya berjalan profesional, transparan, serta bebas dari intervensi. Mereka juga meminta komitmen pemberantasan pertambangan ilegal sebagaimana menjadi perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diwujudkan melalui langkah penegakan hukum yang konkret.

Koalisi Sampaikan 10 Tuntutan kepada Lembaga Negara

Dalam aksi Jilid II tersebut, Koalisi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara–Jakarta menyampaikan sepuluh tuntutan kepada sejumlah lembaga negara dan institusi terkait, yaitu:

1.Kepada Kapolri: Menginstruksikan jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT TRK serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tambang.

2.Kepada Bareskrim Polri: Segera memanggil dan memeriksa Najmuddin Haruna alias Jojon selaku Direktur Utama/CEO PT TRK terkait dugaan persoalan perizinan, aktivitas pertambangan, sengketa lahan, kewajiban perpajakan, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.

3.Kepada Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Satgas PKH: Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas pertambangan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, guna memastikan legalitas dan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan.

4.Kepada Kejaksaan Agung RI: Menelusuri tata kelola dan aktivitas keuangan PT TRK, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta potensi kerugian keuangan negara.

5.Kepada Satgas PKH: Memeriksa titik koordinat, luas pembukaan kawasan hutan, serta kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan penggunaan kawasan hutan.

6.Kepada Kementerian ESDM RI dan Ditjen Minerba: Mengevaluasi status perizinan IUP, legalitas kegiatan hauling, serta pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang PT TRK.

7.Kepada KPK RI: Menelusuri kewajaran dan asal-usul harta kekayaan Najmuddin Haruna, termasuk memeriksa kesesuaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) apabila yang bersangkutan termasuk pihak yang wajib melaporkannya.

8.Kepada BPK RI: Melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap aspek penerimaan negara, kewajiban keuangan, serta potensi kerugian negara yang berkaitan dengan aktivitas PT TRK sepanjang periode 2020–2026.

9.Kepada Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum: Memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana diproses sesuai hukum tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa.

10.Kepada DPP Partai Gerindra: Meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap informasi mengenai jabatan Najmuddin Haruna sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan serta mengambil langkah organisasi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan internal partai.

Menutup pernyataannya, Rahim menegaskan bahwa aksi Jilid II bukan merupakan akhir dari perjuangan Koalisi. Pihaknya menyatakan akan kembali menggelar aksi Jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada respons dan langkah konkret dari lembaga-lembaga terkait.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah nyata dari aparat penegak hukum. Jangan biarkan kepentingan korporasi mengalahkan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum di negeri ini,” tutup Rahim.(irs)