MAKASSAR, FAKTA1.COM – Proses pelaksanaan eksekusi pengosongan objek tanah dan bangunan yang saat ini ditempati sebagai Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar memasuki tahapan penting.

Pengadilan Negeri Makassar melalui surat tertanggal 18 November 2026 secara resmi mengundang sejumlah pihak terkait untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 71 EKS/2025/PN Mks jo. Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Mks.

Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Senin, 23 November 2026
Waktu: Pukul 10.00 WITA
Tempat: Pengadilan Negeri Makassar.

Adapun pihak-pihak yang diundang meliputi Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Panakkukang, Camat Panakkukang, Lurah Tello Baru, serta kuasa dari pemohon eksekusi.

Perkara ini merupakan sengketa antara Muhammad Taslim selaku Pemohon Eksekusi melawan DPP Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar selaku Termohon Eksekusi. Objek eksekusi berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20362 atas nama Muhammad Taslim, yang berlokasi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Tirta Nusantara Blok A3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menanggapi perkembangan tersebut, Adhi Bintang, S.H. bersama tim kuasa hukum pemilik rumah menyampaikan apresiasi atas langkah Pengadilan Negeri Makassar yang telah menindaklanjuti proses pelaksanaan eksekusi melalui rapat koordinasi dengan melibatkan unsur terkait.

Menurut Adhi Bintang, rapat koordinasi merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan eksekusi agar berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini merupakan perkembangan yang patut kami apresiasi. Kami menghormati proses dan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sebagai pelaksana eksekusi. Harapan kami, seluruh tahapan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hak hukum klien kami memperoleh kepastian dan perlindungan,” ungkap Adhi Bintang.

Ia juga menegaskan bahwa perkara ini harus dilihat dalam perspektif kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Pada prinsipnya, tidak boleh ada ketidakpastian tanpa batas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Ketika proses hukum telah sampai pada tahapan eksekusi, maka seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum yang sedang dijalankan oleh pengadilan,” tegasnya.

Adhi Bintang berharap rapat koordinasi tersebut menjadi langkah konkret menuju pelaksanaan eksekusi pengosongan objek sengketa, dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, profesionalitas aparat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban.

Bagi kami, perkara ini bukan sekadar persoalan pengosongan sebuah bangunan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap putusan pengadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Tim Kuasa Hukum Pemilik Rumah
Adhi Bintang, S.H. Dkk