Fakta1.com, Makassar 26 Agustus 2025 – ALIANSI EKONOMI UNISMUH Menggelar seruan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud kritik terhadap sejumlah kebijakan yang di anggap merugikan rakyat. Dengan mengusung isu besar “RAKYAT MENJERIT, DPR BUKAN LAGI SOLUSI”.
Aksi yang diadakan mulai pukul 15.00 WITA dengan titik kumpul di pintu gerbang masuk kampus Unismuh ini meyoroti persoalan kebijakan pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terkhusus kebijakan-kebijakan DPR RI.
Salah satu tuntutan yang di sampaikan dalam orasi ilmiah yaitu menolak kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp.3 juta per hari. “Isu kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp.3 juta per hari menjadi kontroversi dan banyak mendapat penolakan dari masyarakat umum, di karenakan kebijakan tersebut tidak relevan di tengah kondisi rakyat yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan pajak” ujar Awal Syam selaku ketua BEM FEB Unismuh Makassar sekaligus jenderal lapangan.
Selain itu, Aliansi Ekonomi Unismuh mendesak agar DPR kembali ke khittah perjuangan sebagai lembaga legislatif sejati, yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata.
Muhammad Ilham dalam orasi ilmiahnya juga menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai berpotensi meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Mereka menilai RKUHP mengandung pasal-pasal yang merugikan suara kritis masyarakat dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.
Massa aksi sempat diterima di ruang Aspirasi DPRD Prov Sulsel untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun, menurut para pengunjuk rasa, sikap yang diberikan anggota DPRD tidak cukup meyakinkan untuk menjawab aspirasi dan keluhan rakyat yang mereka bawa. Meskipun demikian, pihak DPRD memastikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan ke DPR RI sebagai langkah lanjutan perjuangan mahasiswa. Para peserta aksi yang mengenakan almamater berharap agar suara mereka sampai di tingkat pusat dan mendapat perhatian serius demi perubahan yang lebih baik.
Aksi ini menjadi cerminan betapa pentingnya perjuangan mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi dan kebijakan publik, terutama di tengah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
