Jakarta, fakt1.com — Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta kini menumpuk di mess milik Pemerintah Provinsi Sultra. Mereka mengaku tidak punya pilihan lain setelah diusir dari kontrakan karena tunggakan sewa.
Yang membuat geram, para mahasiswa menuding pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap nasib mereka.
“Kami bukan pencari sensasi. Kami hanya ingin tempat tinggal yang layak. Pemerintah Sultra jangan pura-pura tidak tahu,” ujar Rendy Salim, salah satu mahasiswa yang ikut menduduki mess Pemprov Sultra di kawasan Jakarta Selatan, Selasa malam (8/10/2025).
Rendy dan rekan-rekannya mengaku sudah berulang kali meminta bantuan kepada Kantor Perwakilan Pemprov Sultra di Jakarta. Namun, hingga kini tak ada kebijakan atau langkah nyata yang dilakukan.
“Sudah kami sampaikan lewat surat dan pertemuan informal. Tapi hasilnya nihil. Seolah kami ini tidak penting,” tambahnya.
Sejumlah mahasiswa menyebut kondisi mereka kini memprihatinkan. Lantai-lantai mess yang mereka tempati mulai rusak, air kotor, dan listrik sempat padam karena belum dibayar.
“Ironisnya, bangunan ini aset Pemprov Sultra. Tapi mahasiswa asal Sultra sendiri justru tak diizinkan tinggal di sini,” kata seorang mahasiswa lain yang enggan disebutkan namanya.
Aksi pendudukan yang dilakukan secara spontan itu kini menjadi sorotan di kalangan aktivis daerah. Beberapa organisasi mahasiswa daerah (ormada) menilai tindakan Pemprov Sultra sebagai bentuk pengabaian terhadap hak warganya di rantau. Mereka menuntut agar Gubernur Sultra turun tangan langsung.
“Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya bangga dengan industri tambang dan investasi. Anak daerah di rantau juga bagian dari tanggung jawab moral,” ujar seorang pengamat sosial asal Kendari yang kini berdomisili di Depok.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sultra di Jakarta. Namun sumber internal menyebut, pihak kantor merasa “tidak memiliki kewenangan” untuk mengizinkan mahasiswa tinggal di aset tersebut tanpa keputusan resmi dari gubernur.
Sementara para mahasiswa tetap bertahan di lokasi. “Kami tidak akan pergi sebelum ada kepastian. Kalau perlu kami tidur di pelataran kantor ini sampai pemerintah sadar,” kata Rendy, dengan nada kesal.
Aksi ini menambah daftar panjang kisah miris mahasiswa daerah yang berjuang di ibu kota tanpa perhatian nyata dari pemerintah asalnya.(*)
