Fakta1.com, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Umar Bonte, mengecam keras dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pelaporan mahasiswa asal Sultra ke pihak kepolisian di Jakarta. Ia meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik atas persoalan yang dinilai mencoreng citra pemerintah daerah.
Peristiwa ini bermula saat ratusan mahasiswa asal Sultra menggelar aksi di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta beberapa waktu lalu. Aksi yang semula berjalan damai itu berujung pada penangkapan setelah pihak kepolisian menerima laporan dugaan memasuki pekarangan tanpa izin serta pengrusakan fasilitas kantor penghubung.
Adik-adik mahasiswa dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini dilaporkan oleh salah satu staf Kantor Penghubung Pemprov Sultra di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Umar Bonte menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap pemerintah daerah yang dinilainya tidak menunjukkan empati terhadap anak-anak muda asal Sultra yang sedang menempuh pendidikan dan menyampaikan aspirasi mereka di ibu kota.
“Saya mendapat informasi adanya dugaan pelaporan terhadap adik-adik mahasiswa asal Sultra di Polres Jakarta yang dilakukan oleh pihak kantor penghubung pemerintah daerah. Jika benar, ini sangat disayangkan. Saya minta Gubernur Andi Sumangerukka segera memberi penjelasan terbuka — apa sebenarnya maksud pemerintah daerah hingga tega melaporkan anak-anak daerahnya sendiri?”
ujar Umar Bonte saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, Rabu malam (8/10/2025).
Umar Bonte menilai, langkah tersebut menunjukkan hilangnya empati dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap generasi muda. Menurutnya, mahasiswa bukan ancaman, melainkan aset daerah yang seharusnya dibina dan dilindungi.
“Mahasiswa datang ke Jakarta untuk belajar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka bukan pelaku kejahatan. Pemerintah daerah seharusnya hadir memberi pendampingan dan pembinaan, bukan justru melaporkan ke polisi,” tegasnya.
Meski mengecam keras dugaan pelibatan Pemda, Umar Bonte juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Pusat beserta jajaran yang telah bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses pembebasan para mahasiswa.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Pusat dan jajarannya yang telah bersikap bijak serta menanggapi secara manusiawi. Setelah saya turun langsung dan menjaminkan diri, adik-adik mahasiswa akhirnya dibebaskan. Ini patut diapresiasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Umar Bonte menegaskan bahwa apabila benar dugaan pelaporan itu dilakukan atas sepengetahuan atau inisiatif pemerintah daerah, maka Gubernur Andi Sumangerukka harus bertanggung jawab secara moral dan politik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Sungguh ironis, pemerintah yang seharusnya melindungi justru menjadi pihak yang melukai anak-anak daerahnya sendiri. Ini kemunduran moral dan kepemimpinan,” kata Umar Bonte.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian mahasiswa menyampaikan pendapat adalah bagian dari proses pendidikan dan demokrasi yang seharusnya dijaga, bukan ditakuti.
“Kalau mahasiswa takut bicara karena khawatir dilaporkan oleh pemerintahnya sendiri, itu artinya demokrasi kita sedang sakit. Saya minta Gubernur menjelaskan posisi dan tanggung jawabnya secara terbuka,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Umar Bonte menyerukan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa dan rakyat kecil.
“Sulawesi Tenggara tidak boleh dikenal sebagai daerah yang menekan anak-anak mudanya sendiri. Pemimpin sejati itu melindungi, bukan menakuti,” pungkasnya.
