Fakta1.com, Konawe — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, Nasrudin, S.H., M.H., bersama salah satu pegawai berstatus PPPK, Amran Razak, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menuding adanya kesewenang-wenangan di lingkungan Dinas Sosial Konawe. Keduanya kompak menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan justru muncul karena adanya pihak-pihak yang merasa kehilangan peran di dalam struktur organisasi.
“Kalau saya melihat, ini muncul karena ada yang kehilangan peran. Mereka yang dulu merasa paling berpengaruh, sekarang mungkin tidak lagi punya ruang seperti sebelumnya, jadi mencari-cari isu,” ujar Kadis Sosial Konawe, Nasrudin, Jumat (10/10/2025).
Ia membantah keras tudingan bahwa ada pegawai PPPK yang bertindak melebihi kewenangan atau mengatur pegawai lain.
“Tidak benar itu. Tidak ada pegawai yang mengatur orang lain di Dinsos. Semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau saya terkesan mengambil alih, itu karena saya tidak mau ada lagi pungli atau praktik tidak etis di kantor ini,” tegasnya.
Nasrudin menambahkan, pengawasan yang diperketat merupakan langkah pembenahan untuk menjaga integritas pelayanan publik.
“Yang sebenarnya terjadi, dulu memang sempat ada aroma pungli di lingkungan Dinsos. Nah, saat kami perketat sistem dan disiplin kerja, mungkin ada yang tidak nyaman. Dari situlah muncul tudingan-tudingan yang tidak berdasar,” jelasnya.
Sementara itu, Amran Razak, pegawai PPPK yang sempat disebut dalam pemberitaan sebelumnya, juga memberikan klarifikasi langsung. Ia menyayangkan beredarnya informasi yang tidak benar dan menyebut tudingan itu sebagai fitnah yang menyesatkan.
“Saya ini cuma pegawai PPPK. Saya kerja sesuai arahan pimpinan, tidak lebih dan tidak kurang. Tuduhan bahwa saya mengatur orang lain itu tidak benar sama sekali. Kalau pun saya membantu koordinasi, itu murni untuk memperlancar pelayanan, bukan karena saya merasa lebih berkuasa,” ujar Amran.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memanfaatkan hubungan keluarga dengan siapa pun untuk kepentingan pribadi.
“Saya ini bukan orang yang suka menonjolkan hubungan atau kekuasaan. Saya bekerja dengan profesional, dan selama ini semua tugas saya selalu berlandaskan arahan langsung dari Kepala Dinas,” tegasnya.
Beberapa pegawai PPPK lain pun turut mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.
“Siapa yang katanya diatur di kantor? Semua bidang punya struktur masing-masing, dan kami tahu batas kewenangan kami. Jadi kalau ada yang merasa ‘diatur’, mungkin karena mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujar salah satu PPPK yang enggan disebut namanya.
Nasrudin juga menepis anggapan bahwa dirinya jarang hadir di kantor.
“Saya ini selalu memantau pekerjaan, baik di kantor maupun di lapangan. Kadang orang salah paham karena saya sering turun langsung ke masyarakat. Justru itu bentuk tanggung jawab, bukan ketidakhadiran,” jelasnya.
Ia juga menyinggung adanya oknum yang lebih sibuk menebar opini daripada bekerja.
“Kadang yang paling ribut itu justru yang paling sedikit kerjanya. Duduk di kursi empuk, tapi tidak tahu kondisi di lapangan. Makanya, ketika sistem ditertibkan, mereka mulai gelisah,” ucapnya menegaskan.
Menutup klarifikasinya, Nasrudin menegaskan bahwa Dinas Sosial Konawe tetap solid dan fokus pada pelayanan masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun, tapi jangan ada fitnah dan informasi sesaat yang menyesatkan publik. Kami akan terus bekerja dengan integritas dan pengawasan yang tegas,” pungkasnya.(*)
