FAKTA1.COM, SIDRAP — Gelombang desakan publik atas kasus penembakan mobil rental Mitsubishi Expander oleh oknum anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel di Kabupaten Sidrap kian menguat.
Pemerhati hukum dan advokasi di Kabupaten Sidrap menuntut agar BNN Provinsi Sulawesi Selatan membuka kasus ini secara terang benderang, tanpa ada upaya melindungi anggota yang terlibat dan mengintervensi tekanan.
Insiden yang terjadi pada Selasa dini hari, 14 Oktober 2025 sekitar pukul 00.40 WITA di wilayah Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Sidrap, dinilai sarat dengan pelanggaran prosedur dan mengancam keselamatan warga sipil.
Pasalnya, mobil rental milik warga yang menjadi target penembakan itu, faktanya tidak terbukti membawa barang bukti narkotika, namun tetap diberondong delapan butir peluru oleh petugas yang disebut melakukan operasi undercover buy.
“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Anggota yang melakukan penembakan harus diproses sesuai hukum, bukan malah dilindungi institusi,” tegas Echa Syaputra, S.H., M.H., pemerhati hukum dan advokasi asal Sidrap, Sabtu (18/10/2025) Malam.
Menurutnya, tindakan penembakan tanpa prosedur yang jelas bukan hanya melanggar standar operasional (SOP), tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa membahayakan keselamatan nyawa warga.
Echa juga menuntut agar BNN Provinsi Sulsel bertanggung jawab penuh terhadap kerugian materiil yang dialami pemilik mobil serta segera mencopot pimpinan BNNP Sulsel sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional.
Dalam pernyataannya, Echa Syaputra menyebut ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk memulihkan keadilan bagi korban, di antaranya:
Investigasi Transparan dan Independen
BNNP Sulsel dan Polda Sulsel diminta melakukan penyelidikan terbuka untuk mengungkap secara detail kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.
Sanksi Tegas bagi Oknum
Bila terbukti ada penyalahgunaan senjata api atau pelanggaran prosedur, pelaku harus diadili dan dijatuhi hukuman sesuai undang-undang.
Ganti Rugi untuk Korban
Pemilik mobil harus menerima kompensasi atas kerusakan dan kerugian akibat aksi brutal aparat di lapangan.
Apologi dan Klarifikasi Publik
BNNP Sulsel diharapkan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada korban dan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik.
Reformasi Prosedur Operasi Lapangan
BNN perlu mengevaluasi sistem pelaksanaan operasi agar tindakan serupa tak kembali terjadi.
Menurut Echa, kasus ini menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum agar selalu menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
“Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan gaya koboi. Tugas aparat adalah melindungi masyarakat, bukan membahayakan rakyatnya itu sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, korban berhak menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata, untuk menuntut keadilan dan meminta ganti rugi atas insiden tersebut.
“Jika tidak ada penegakan hukum yang adil, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan pada aparat, terutama pada instansi BNN,” tutup Echa.
Di Tempat terpisah Asrial Yunus SH, MH. Menggungkapkan bawa, Kasus ini menjadi sorotan publik, ” ini menunjukkan potensi lemahnya kontrol internal di lembaga penegakan hukum,” Ungkapnya
” Insiden ini menjadi ujian bagi integritas lembaga penegak hukum dalam menerapkan SOP yang berkeadilan,” ungkap Asrial
BNNP Sulsel diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka, bukan hanya untuk menjawab keresahan publik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap profesionalisme aparat di lapangan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. (*)
