banner 728x90

Bupati Konawe Dorong Paradigma Baru: Kebijakan Publik Berbasis Bukti

  • Bagikan
Silakan Bagikan:

Kendari — Di tengah hiruk-pikuk era digital, Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T., tampil dengan nada tenang tapi tegas. Di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) Kendari, ia menuturkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: “Data adalah bahasa baru pemerintahan modern.”

Pernyataan itu meluncur dalam Kuliah Praktisi bertema “Pentingnya Data dalam Pengambilan Kebijakan Publik”, yang digelar di Aula FISIP UHO, Selasa (28/10/2025). Acara dibuka oleh Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si., Dekan FISIP UHO, dan dimoderatori Prof. Dr. H. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si.

Bagi Yusran, data bukan sekadar deret angka di tabel statistik. Ia adalah cermin kehidupan masyarakat—tentang denyut ekonomi yang berputar, pelayanan publik yang berbenah, dan aspirasi warga yang terus tumbuh.

“Membaca data bukan hanya soal logika, tetapi juga empati. Dengan memahami data, kita memahami manusia,” ujarnya, disambut anggukan para mahasiswa.

Yusran menjelaskan, setiap kebijakan publik harus lahir dari pemahaman yang berbasis fakta, bukan asumsi. Data, menurutnya, memberi arah, membentuk strategi, dan menuntun keputusan agar tetap berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan: data bisa menyesatkan bila dibaca tanpa konteks. “Salah menafsirkan data bisa berujung pada kebijakan yang salah arah,” katanya. Karena itu, literasi data menjadi kunci. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bersinergi membangun ekosistem data yang sehat.

Dalam konteks pemerintahan, lanjut Yusran, data berfungsi seperti kompas—menuntun arah agar kebijakan tidak tersesat di lautan wacana. Melalui analisis yang presisi, pemerintah dapat mengenali pola perubahan sosial, memprediksi kebutuhan energi, bahkan mengantisipasi ketimpangan ekonomi sebelum terjadi.

“Dengan data, kita bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi juga lebih cerdas,” tuturnya, menutup sesi dengan tepuk tangan panjang.

Acara berlanjut dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Konawe dan Civitas Akademika UHO. Kerja sama ini menandai komitmen kedua pihak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan riset kebijakan.

Kuliah praktisi itu ditutup dalam suasana hangat. Para mahasiswa berdiskusi tentang bagaimana data bisa menjadi instrumen perubahan sosial di tingkat lokal. Dari ruang itu, tersirat pesan: masa depan Konawe dan Indonesia akan ditulis bukan dengan opini, melainkan dengan data yang jujur dan analisis yang tajam.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *