Konawe, Fakta1.com — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan pertemuan resmi dengan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., di Kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/11/2025).
Pertemuan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja DPN di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangka pengumpulan data dan masukan terkait kebijakan pertahanan nasional terpadu, khususnya dalam bidang geoekonomi daerah strategis.
Rombongan DPN dipimpin oleh Dr. Yayat Ruhiyat, Deputi Bidang Geoekonomi DPN, dan didampingi Laksamana Pertama TNI Didik Kurniawan, Brigjen TNI Heriyanta I. Sembiring, serta para tenaga ahli dan perwira menengah dari berbagai matra TNI.
Dalam pertemuan tersebut, DPN menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan nasional berbasis ekonomi dan sumber daya wilayah.
Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruhiyat, menyebut Konawe memiliki peran penting dalam struktur pertahanan ekonomi nasional karena posisinya sebagai salah satu pusat industri nikel terbesar di kawasan timur Indonesia.
“Konawe memiliki potensi besar yang harus dikelola dengan pendekatan strategis. Ketahanan nasional tidak hanya soal pertahanan militer, tapi juga kekuatan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yayat Ruhiyat.
Sementara itu, Bupati Konawe H. Yusran Akbar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Konawe akan terus diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara investasi dan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan industri besar yang tumbuh di Konawe tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” tegas Yusran.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati dan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kajari Konawe Fazrizal, S.H., M.H., Pabung 1417 Kendari Letkol Inf. Azwar Dinata, Kepala BNN Konawe Tira Wijaya, Sekda Dr. Ferdinand Sapan, serta Waka Polres Konawe Hasruddin, S.E., M.E.
Suasana pertemuan berlangsung akrab dan konstruktif. Diskusi mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan industri strategis, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga pentingnya menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan industri nikel.
DPN menilai bahwa pertahanan non-militer menjadi dimensi penting yang harus dikelola melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.
Konawe disebut sebagai contoh wilayah yang menghadapi tantangan kompleks antara kemajuan industri dan ketahanan sosial.
Usai pertemuan, rombongan DPN dan Forkopimda Konawe melanjutkan kegiatan dengan makan siang bersama serta sesi foto kenang-kenangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat kolaborasi.
Untuk diketahui, Kunjungan Dewan Pertahanan Nasional di Kabupaten Konawe merupakan bagian dari evaluasi nasional tentang geoekonomi pertahanan. DPN menargetkan hasil kajian lapangan ini menjadi bahan rekomendasi bagi penyusunan Kebijakan Pertahanan Nasional Terpadu Tahun 2026–2030.(*)
