Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, angkat bicara dengan nada geram terkait tudingan yang menyebut dirinya berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
JK menegaskan akan menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut agar persoalan ini menjadi jelas sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya bermain di belakang layar.
“Jadi pertama kali saya didampingi pengacara ini, karena sifat saya anda tahu, tidak pernah bicara di belakang, main di belakang,” ujar JK pada Minggu, 5 April 2026.
Dikatakan JK bahwa dirinya merupakan tipikal orang yang lebih memilih blak-blakan dan mengatakan langsung apa yang dianggap salah maupun benar.
“Tidak main-main di belakang. Apalagi suruh orang menjelek-jelekan, sama sekali tidak,” JK menuturkan.
“Jadi ini semua pasti bohong saja tudingan yang mengarah pada dirinya mengenai dugaan keterlibatannya dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi,” tambahnya.
JK menjelaskan bahwa tudingan tersebut membuatnya terpaksa didampingi pengacara karena persoalan itu sudah masuk ranah hukum.
“Hal tersebut yang terpaksa pakai pengacara. Karena ini masalah hukum. Saya kira itu penjelasan bahwa saya tidak pernah peralat orang untuk dia main membicarakan kasus orang,” tegasnya.
Ia juga menegaskan tidak pernah meminta atau membayar seseorang untuk mengkritik pihak tertentu, termasuk dalam isu ijazah palsu tersebut.
“Karena bicara-bicara yang benar, masa pakai orang untuk ijazah itu, tidak, bukan sifat saya itu,” JK membantah tuduhan menggelontorkan Rp5 miliar kepada Roy
“Seperti itu, ya. Saya tidak pernah minta, kau ini uang, kau kritik itu orang, tidak pernah saya buat, tidak, haram untuk saya berbuat seperti itu,” kuncinya.
Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali menanggapi isu yang menyeret nama mantan rekan seperjuangannya, Rismon Sianipar, dengan menyebut kabar dana Rp50 miliar ke Polda Metro Jaya sebagai hoaks.
Roy menegaskan narasi tersebut disebarkan oleh akun-akun anonim yang sengaja membangun opini publik dan mencatut sejumlah tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, hingga Luhut Binsar Pandjaitan.
“Akun abal-abal tapi binaan rezim lama, memang sudah sangat keterlaluan,” ujar Roy kepada fajar.co.id pada Rabu, 25 Maret 2026.
“Jika masih netral, seharusnya Komdigi dan Cybercrime menindak ini,” tegasnya menilai aparat terkait seharusnya segera mengambil tindakan.
Roy juga mengibaratkan fenomena tersebut dengan kisah pewayangan di mana ada pihak yang memanfaatkan kondisi tertentu.
“Dalam Dunia Pewayangan kisah ini memang ada dan dilakukan oleh para tuyul. Memanfaatkan pengkhianatan sekaligus kebodohan Sengkuni,” Roy menuturkan.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di tengah polemik yang semakin memanas.
“Bumi gonjang ganjing, langit kerlap kerlip, seharusnya masyarakat bisa waras memaknai arti penyebaran hoax dan pengkhianatan sengkuni ini,” kuncinya.(*)
Tinggalkan Balasan