Morosi, Sultra, fakta1.com— Kawasan industri Morosi terus berkembang menjadi salah satu pusat industri terbesar di Sulawesi Tenggara. Cerobong-cerobong pabrik berdiri megah, aktivitas kendaraan industri berlangsung siang dan malam, serta miliaran rupiah terus berputar di kawasan tersebut.
Namun di balik gemerlap pembangunan dan keuntungan besar perusahaan, muncul suara kekecewaan dari masyarakat lokal yang merasa semakin dijauhkan dari tanah dan ruang hidup mereka sendiri.
Salah satu sorotan datang dari Andisa, Founder Forum Pemuda Kecamatan Morosi, yang menilai bahwa pertumbuhan industri saat ini belum berjalan seimbang dengan pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah lingkar industri.
Menurut Andisa, salah satu persoalan utama yang kini dirasakan masyarakat adalah terbatasnya ruang bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam aktivitas industri, meskipun sumber daya manusia (SDM) lokal sebenarnya sudah banyak yang siap bersaing dan memiliki kemampuan kerja.
“Hari ini bukan lagi soal masyarakat lokal tidak siap bekerja. Banyak pemuda Morosi yang sudah memiliki kemampuan, pengalaman, dan kesiapan untuk terlibat di dunia industri. Tetapi ruang mereka sangat terbatas karena ada sistem dan permainan oknum tertentu yang justru menutup akses masyarakat lokal,” ujar Andisa.
Dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat Morosi hari ini menunjukkan adanya krisis keadilan sosial yang semakin dirasakan warga sekitar kawasan industri. Ia menilai banyak masyarakat lokal, khususnya pemuda desa lingkar industri, masih mengalami kesulitan mendapatkan ruang kerja dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.
“Kami tidak menolak investasi dan pembangunan industri. Tetapi masyarakat lokal juga harus menjadi bagian utama dari pertumbuhan itu, bukan justru tersingkir di tanahnya sendiri,” ujar Andisa.
Ia menilai bahwa proses perekrutan tenaga kerja di kawasan industri Morosi masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat. Keberadaan perusahaan outsourcing disebut menjadi salah satu faktor yang memicu keresahan sosial karena dianggap menciptakan sistem perekrutan yang tidak terbuka dan sulit diakses secara adil oleh masyarakat lokal.
“Banyak masyarakat yang merasa kesempatan kerja tidak berjalan secara transparan. Muncul dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu yang lebih
Kondisi tersebut secara perlahan menciptakan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ketenagakerjaan di kawasan industri Morosi. Ia menilai bahwa pemuda lokal yang seharusnya menjadi bagian utama dari pertumbuhan industri justru sering kali tersingkir di wilayahnya sendiri.
“Kawasan industri ini berdiri di tanah Morosi, tetapi jangan sampai masyarakat Morosi hanya menjadi penonton. Kalau SDM lokal terus dibatasi aksesnya, maka akan muncul ketimpangan sosial yang semakin besar,” tegasnya.
Selain persoalan tenaga kerja, Andisa juga menyoroti minimnya kontribusi perushaan outsorching dan pemberdayaan masyarakat yang dirasakan secara langsung oleh warga desa lingkar industri.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak potensi pemuda lokal, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar yang belum mendapatkan ruang berkembang dalam ekosistem industri yang ada.
Ia menegaskan bahwa Forum Pemuda Kecamatan Morosi akan terus mengawal isu pemberdayaan masyarakat lokal agar tidak tenggelam di tengah besarnya kepentingan industri dan investasi. Menurutnya, pembangunan kawasan industri harus berjalan berdampingan dengan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kami ingin industri dan masyarakat tumbuh bersama. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menerima dampak lingkungan dan sosial, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar,” tegasnya.
Andisa juga berharap pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan tenaga kerja dan pola kemitraan outsourcing yang selama ini berkembang di kawasan industri Morosi. Ia menilai keterbukaan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mencegah konflik sosial yang lebih besar di masa mendatang.
‘’Andisa menegaskan bahwa apabila pihak perusahaan dan pemerintah tetap mengabaikan keresahan masyarakat lokal terkait ketidakadilan tenaga kerja, minimnya pemberdayaan SDM lokal, serta praktik-praktik outsourcing yang dianggap menutup akses masyarakat Morosi, maka Forum Pemuda Kecamatan Morosi bersama masyarakat desa lingkar industri akan mengambil langkah tegas menutup seluruh akses Perusahaan melalui aksi besar-besaran’’. Tutupnya
Tinggalkan Balasan