
MAKASSAR, FAKTA1.COM – Sebuah prestasi gemilang nan bersejarah kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Di bawah kepemimpinan yang solid, Pemkab Sidrap sukses mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini bukan sekadar penghargaan biasa. Ini adalah opini WTP ke-10 secara berturut-turut, sebuah pembuktian komitmen satu dekade berjalan (komitmen 10 tahun terakhir) dalam menjaga tradisi transparansi dan akuntabilitas tanpa cela.
Momen Bersejarah di Auditorium BPK
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang penuh khidmat ini berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Selasa (2/6/2026).
Dokumen bersejarah tersebut diterima langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Franky Halomoan Manalu.
Keberhasilan ini disaksikan langsung oleh jajaran elit pemerintahan Sidrap yang turut hadir, di antaranya:
Takyuddin Masse (Ketua DPRD Sidrap)
Andi Rahmat Saleh (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap)
Sejumlah pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Simbol Tata Kelola Keuangan Kelas Atas
Raihan WTP ke-10 ini menjadi bukti sahih bahwa Pemkab Sidrap
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-10 secara beruntun ini adalah buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Ini adalah bukti nyata perwujudan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi di Bumi Nene Mallomo.”
Menatap Masa Depan: Motivasi untuk Pelayanan Publik
Prestasi fantastis satu dekade ini tidak membuat Pemkab Sidrap berpuas diri. Capaian monumental ini justru diharapkan menjadi bahan bakar dan motivasi baru bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sidrap.
Target ke depan adalah terus mendongkrak kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan tata kelola anggaran yang sehat, pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidrap dipastikan akan berjalan lebih akseleratif demi memberikan manfaat dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.(fery)








Tinggalkan Balasan