KENDARI, FAKTA1.COM— 3 JULI 2026 – Kesabaran pemuda Sulawesi Tenggara tampaknya mulai habis. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra melontarkan serangan terbuka terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Sultra yang dinilai lamban, bahkan cenderung membiarkan dugaan ketertutupan data tenaga kerja di PT IPIP Kolaka terus berlangsung.
Desakan kali ini tidak lagi bersifat imbauan. KNPI secara tegas “menggedor” Disnaker untuk segera memanggil dan memaksa manajemen PT IPIP membuka data riil jumlah tenaga kerja—khususnya perbandingan Tenaga Kerja Lokal (TKL) dengan pekerja dari luar daerah.
Bagi KNPI, persoalan ini bukan sekadar angka. Ini soal keadilan yang diduga tergerus di tanah sendiri.
Jenderal Lapangan DPD KNPI Sultra, Ian Saputra, menegaskan bahwa ketertutupan informasi adalah pintu masuk lahirnya ketimpangan dan konflik sosial.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh data. PT IPIP beroperasi di tanah Sultra, tapi publik justru dibuat gelap soal siapa yang bekerja di dalamnya. Ini tidak masuk akal,” tegas Ian dengan nada keras.
- Viral di Jalan, Berakhir di Wajan: Tapir Mesuji Dibunuh, Dagingnya Dimasak Rica-rica
- Polres Dairi Tahan Istri Atas Laporan Suami Kasus Dugaan Penggelapan Sepeda Motor
- PBSI Sidrap Layangkan Surat Protes ke Pengprov Sulsel, Soroti Penunjukan Wasit Porsenijar PGRI 2026
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Lebih jauh, KNPI mencium adanya potensi marginalisasi tenaga kerja lokal jika praktik ketertutupan ini terus dibiarkan. Pemuda daerah, kata Ian, berisiko hanya menjadi penonton di wilayah yang seharusnya memberi mereka ruang hidup dan pekerjaan.
“Jangan sampai tanah kami hanya jadi ladang investasi, tapi anak-anak daerah disingkirkan secara halus. Ini bukan sekadar isu tenaga kerja, ini soal harga diri daerah,” sambungnya.
Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga diarahkan pada aspek keselamatan kerja. KNPI menilai lemahnya pengawasan terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berpotensi
- Viral di Jalan, Berakhir di Wajan: Tapir Mesuji Dibunuh, Dagingnya Dimasak Rica-rica
- Polres Dairi Tahan Istri Atas Laporan Suami Kasus Dugaan Penggelapan Sepeda Motor
- PBSI Sidrap Layangkan Surat Protes ke Pengprov Sulsel, Soroti Penunjukan Wasit Porsenijar PGRI 2026
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
“Kalau data saja ditutup-tutupi, bagaimana publik bisa percaya bahwa keselamatan kerja benar-benar dijalankan? Jangan sampai nyawa buruh dipertaruhkan demi produksi,” kata Ian.
KNPI Sultra pun mengajukan tuntutan keras dan tak bisa ditawar:
- PT IPIP wajib membuka data autentik seluruh tenaga kerja tanpa manipulasi;
- Disnaker harus memastikan kuota Tenaga Kerja Lokal berjalan maksimal, bukan sekadar formalitas;
- Penggunaan tenaga kerja dari luar daerah harus dievaluasi secara transparan;
- Audit total terhadap penerapan K3 harus segera dilakukan tanpa kompromi.
Dalam pernyataannya, KNPI juga menuding Disnaker Sultra gagal menunjukkan ketegasan sebagai pengawas. Sikap pasif dinilai hanya akan memperkeruh situasi dan memperbesar potensi ledakan konflik sosial.
“Kalau Disnaker terus diam, maka publik berhak bertanya: ada apa? Fungsi pengawasan itu bukan pajangan, tapi kewajiban,” tegas Ian.
Sebagai penutup, KNPI memberikan ultimatum terbuka. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Disnaker, maka aksi dengan skala lebih besar dipastikan akan meledak.
“Ini peringatan terakhir. Jika Disnaker tidak bergerak, kami pastikan gelombang massa yang lebih besar akan turun. Kantor Disnaker dan PT IPIP akan menjadi titik berikutnya,” tutupnya.
Situasi ini kini memasuki fase krusial. Di satu sisi, tuntutan transparansi dan keselamatan kerja menguat. Di sisi lain, publik menunggu keberanian pemerintah daerah: berdiri di pihak rakyat, atau tetap membiarkan kabut menutup fakta di balik industri tambang.(*)
Tinggalkan Balasan