KONAWE, FAKTA1.COM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Konawe dalam beberapa hari terakhir masih menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan BBM yang terus meningkat, persoalan distribusi BBM bersubsidi turut menjadi sorotan, terutama terkait antrean kendaraan, kebutuhan petani dan nelayan, hingga harga BBM di tingkat pengecer.
Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke meja Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Konawe, Kamis (20/8/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., tersebut mempertemukan unsur DPRD, Pemerintah Daerah, Konsorsium NGO Kabupaten Konawe, Aliansi Masyarakat Menggugat (ALARAM), aparat kepolisian, Pertamina, hingga para pemilik SPBU se-Kabupaten Konawe.
- Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif
- Milad Pertama BSN Parepare, Kepala KCP Ajak Mitra Tumbuh Bersama
- Pangdam XIV/Hasanuddin Terkejut di Sidrap, Rumah Prajurit 20 Tahun Tak Tersentuh Kini Berubah Total
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Forum tersebut digelar menyusul aspirasi masyarakat yang mempersoalkan distribusi BBM subsidi yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih serius agar penyalurannya tepat sasaran.
Dalam pembahasan, persoalan antrean menjadi salah satu perhatian utama. Selain itu, aktivitas pembelian menggunakan sepeda motor jenis Thunder hingga dugaan pengisian BBM secara berulang turut mencuat dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Konawe meminta agar persoalan antrean tidak diselesaikan dengan cara melarang kelompok masyarakat tertentu memperoleh BBM subsidi.
Menurut I Made Asmaya, pengguna sepeda motor Thunder tetap memiliki hak untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun, mekanisme pembeliannya dinilai perlu ditata agar tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.
«“Pengantri motor Thunder jangan dilarang, tetapi dilakukan pembatasan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan BBM subsidi,” kata I Made Asmaya.»
Sebagai salah satu opsi penataan, ia mengusulkan agar pengisian bagi kendaraan tertentu dapat dibatasi satu hingga dua kali dalam sehari. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai antrean sekaligus mencegah pembelian secara berlebihan.
- Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif
- Milad Pertama BSN Parepare, Kepala KCP Ajak Mitra Tumbuh Bersama
- Pangdam XIV/Hasanuddin Terkejut di Sidrap, Rumah Prajurit 20 Tahun Tak Tersentuh Kini Berubah Total
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Selain persoalan antrean kendaraan, DPRD Konawe juga menyoroti kebutuhan BBM subsidi bagi petani dan nelayan. Kelompok masyarakat yang menggunakan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari diminta tetap mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.
«“Yang penting jangan jerigen besar. Kalau jerigen kecil tetap harus diberikan pelayanan, apalagi kalau petani atau nelayan,” tegasnya.»
Di sisi lain, DPRD Konawe menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di lapangan.
I Made Asmaya mengatakan, pihaknya akan turun melakukan pengawasan untuk memastikan pelayanan dan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan secara berulang, DPRD dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi
«“Kalau saya temukan pelanggaran yang berulang, saya akan mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara terhadap SPBU yang tidak patuh,” tegasnya.»
Sementara itu, dalam forum tersebut disebutkan bahwa kuota BBM subsidi di Konawe telah mengalami peningkatan dari 16 kiloliter menjadi 24 kiloliter per hari di seluruh SPBU Konawe sejak Agustus 2026.
Meski demikian, penambahan kuota tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran BBM subsidi tetap berjalan sesuai peruntukannya dan dapat dirasakan masyarakat yang berhak.
Sementara itu, salah satu Ketua Konsorsium NGO Kabupaten Konawe, Ilham Killing, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, turut menyoroti keresahan masyarakat akibat kondisi BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Ilham, keresahan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan panjangnya antrean di sejumlah SPBU, tetapi juga harga BBM jenis Pertalite di tingkat pengecer yang disebut mencapai Rp20.000 per liter.
Ia mengatakan, antrean panjang yang terjadi selama beberapa hari di sejumlah SPBU perlu menjadi perhatian bersama karena BBM merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Antrean yang terjadi beberapa hari ini tentu menjadi keresahan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM,” kata Ilham.
Lebih lanjut, ia berharap pengawasan terhadap distribusi BBM dapat diperkuat sehingga penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah penataan dan pembatasan yang dilakukan hendaknya tetap memperhatikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari.
Ia juga berharap persoalan antrean serta harga BBM di tingkat pengecer dapat segera dicarikan solusi sehingga kondisi serupa tidak terus berulang.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut dari hasil pembahasan tersebut. Apakah antrean panjang akan segera terurai, atau persoalan distribusi BBM kembali menjadi keluhan di sejumlah SPBU?
Bagi masyarakat, BBM bukan sekadar soal mengisi tangki kendaraan. Di balik antrean panjang, ada petani yang harus menuju kebun, pekerja yang harus mencari nafkah, serta warga yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Masyarakat berharap BBM tersedia dengan cukup, harga tetap terjangkau, dan distribusinya berjalan tertib serta tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
Tinggalkan Balasan