
SIDRAP, FAKTA1.COM — Kualitas sejumlah proyek infrastruktur di jalur trans provinsi wilayah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek pengerjaan talud dan pengecoran rabat beton yang baru saja diselesaikan ditemukan mengalami keretakan, pengelupasan, hingga kerapuhan material yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, indikasi penurunan mutu fisik ini ditemukan di dua lokasi berbeda. Titik pertama berada di Kecamatan Panca Lautang, tepatnya di depan SD 4 Bilokka, pada proyek pembangunan talud. Di lokasi ini, sejumlah bagian konstruksi mengalami retak, pecah, dan mengelupas. Bahkan, material pecahan beton di sekitar lokasi tergolong rapuh serta mudah hancur saat diremas.
Kondisi serupa turut ditemukan pada proyek rabat beton pelebaran jalan provinsi di Simae, Kecamatan Baranti, yang membentang dari eks kantor Polsek Baranti (kini kantor pemenuhan gizi Polres Sidrap) menuju SPBU Simae. Proyek yang dikerjakan sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2026 tersebut kini mengalami keretakan di sepanjang kurang lebih 650 meter badan jalan.
Warga setempat mengecam kondisi ini mengingat usia bangunan yang masih seumur jagung. Salah seorang warga Simae, Ridwan, mendesak pihak berwenang segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia. Senada dengan hal tersebut, warga Bilokka bernama Anwar berharap pemerintah dan instansi terkait tidak menutup mata terhadap temuan di lapangan yang meresahkan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
.katasulsel-trending-unique{ background: linear-gradient(135deg, #1e90ff 0%, #ff7f50 100%); padding:20px; margin:30px 0; border-radius:12px; color:#fff; font-family:Arial, sans-serif; } .katasulsel-trending-unique-title{ font-weight:700; font-size:18px; margin-bottom:16px; text-transform:uppercase; text-align:center; letter-spacing:1px; } .katasulsel-trending-unique-item{ display:flex; align-items:center; margin-bottom:12px; transition: transform 0.2s; background: rgba(255,255,255,0.1); padding:8px; border-radius:8px; } .katasulsel-trending-unique-item:hover{ transform: translateX(4px); background: rgba(255,255,255,0.2); } .katasulsel-trending-unique-item img{ width:80px; height:55px; object-fit:cover; border-radius:6px; margin-right:12px; flex-shrink:0; } .katasulsel-trending-unique-item div{flex:1; min-width:0;} .katasulsel-trending-unique-item a{ color:#fff; font-weight:600; text-decoration:none; } .katasulsel-trending-unique-item a:hover{text-decoration:underline;} .katasulsel-trending-unique-meta{ font-size:11px; color:#eee; margin-top:2px; } @media screen and (max-width:768px){ .katasulsel-trending-unique-item{ flex-direction:row; } .katasulsel-trending-unique-item img{ width:60px; height:40px; margin-right:10px; } .katasulsel-trending-unique-title{font-size:16px;margin-bottom:12px;} }
Kerusakan dini ini memunculkan dugaan kuat bahwa pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek) serta rancangan anggaran biaya (RAB). Publik mempertanyakan aspek volume, ketebalan, mutu campuran, hingga komposisi material yang digunakan oleh pihak kontraktor pelaksana.
Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sidrap, Abd Rasyid, membenarkan bahwa proyek infrastruktur tersebut dikerjakan oleh PT Bumi Karsa selaku pihak rekanan. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah bertindak sebatas melakukan koordinasi dan pengawasan.
“Iya, itu milik PT Bumi Karsa yang mengerjakan sebagai rekanan. Kami hanya koordinasi dan mengawasinya,” ujar Abd Rasyid saat ditemui di sela-sela peringatan Hari Kejaksaan ke-81, Kamis (3/9/2026).
Abd Rasyid juga mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan dari warga serta langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk memvalidasi informasi tersebut. Dari hasil peninjauan langsung, Dinas PU Sidrap mendapati adanya keretakan pada talud di Bilokka serta permasalahan pada pengecoran rabat beton di Simae, Baranti.
Masyarakat kini menuntut adanya investigasi lanjutan yang transparan, meliputi uji laboratorium mutu material dan pengecekan volume secara menyeluruh. Apabila terbukti menyalahi ketentuan kontrak, warga mendesak pihak pelaksana proyek segera melakukan perbaikan total agar infrastruktur publik tersebut dapat berfungsi optimal dan bertahan lama.








Tinggalkan Balasan