KENDARI – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., turun langsung meninjau enam titik yang menjadi perhatian dalam penanganan persoalan lalu lintas di Kota Kendari, Selasa (27/10/2026).
Peninjauan melalui kegiatan joint survey trouble spot tersebut dilakukan sebagai langkah preventif dalam mendukung Operasi Patuh Anoa 2026. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan di lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
Dalam kegiatan itu, Kapolda Sultra didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, M.Si., sejumlah pejabat utama Polda Sultra, serta perwakilan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Keterlibatan lintas instansi tersebut diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing, baik yang berkaitan dengan kondisi jalan, pengaturan arus kendaraan, maupun penataan fasilitas lalu lintas.
Adapun enam lokasi yang disurvei meliputi Simpang Taman Lalu Lintas, putaran balik (U-turn) dekat SD Negeri 2 Lepo-Lepo, area parkir di depan Puskesmas Lepo-Lepo, Simpang Pasar Baru, kawasan depan Kopi Daeng, serta depan Bebek Sakti di sekitar Rumah Sakit Abunawas.
Dari hasil peninjauan, sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya kepadatan kendaraan pada jam sibuk, potensi konflik arus lalu lintas akibat pembukaan pembatas putaran balik, kerusakan permukaan jalan, serta kendaraan yang parkir hingga memanfaatkan badan jalan.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani secara terpadu melalui kajian teknis, rekayasa lalu lintas, penataan parkir, serta perbaikan sarana dan prasarana jalan.
Kapolda Sultra menjelaskan, penentuan lokasi penanganan turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan kepolisian, seperti Subuh Keliling, Jumat Keliling, dan pertemuan langsung antara polisi dan warga.
Selain itu, masukan masyarakat melalui media sosial serta hasil analisis petugas, termasuk evaluasi keselamatan dan kondisi kecelakaan lalu lintas, menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
Menurutnya, kecelakaan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna jalan, tetapi juga dapat dipengaruhi kondisi sarana dan prasarana. Karena itu, penanganan titik rawan perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor agar risiko kecelakaan dan fatalitas korban dapat ditekan.
Sementara itu, Pj. Sekda Sultra, Muhammad Fadlansyah, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan lalu lintas. Hal ini mengingat kewenangan pengelolaan jalan terbagi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Melalui survei langsung dan koordinasi lintas sektor, setiap persoalan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara terarah tanpa tumpang tindih kewenangan.
Sebagai langkah awal, disepakati rencana pemasangan lampu pengatur lalu lintas portabel di depan Markas Polda Sultra mulai Rabu (28/10/2026) untuk membantu mengurai arus kendaraan. Adapun pemasangan lampu lalu lintas permanen direncanakan pada 2027.
Sementara itu, titik-titik lainnya akan ditindaklanjuti melalui kajian teknis, penataan putaran balik, pengaturan parkir, serta koordinasi perbaikan jalan dengan instansi yang berwenang.
Melalui kegiatan tersebut, Polda Sultra bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait berupaya menghadirkan penanganan yang lebih terukur terhadap persoalan lalu lintas di Kota Kendari.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak hanya bergantung pada kepatuhan pengguna jalan, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, rekayasa lalu lintas yang tepat, serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan