SAUMLAKI,FAKTA1.COM— Carles Samangun, seorang tokoh yang semakin mencuat di dunia politik Kepulauan Tanimbar, baru-baru ini resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati di DPC Partai Gerindra. Kamis (1/08/2024).
Tindakan ini menandai langkah serius Carles untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Selain mendaftar, Carles juga mengikuti Fit and Proper Test yang diadakan oleh partai, sebagai bagian dari proses seleksi untuk menentukan calon yang layak mengemban amanah tersebut.
Namun, langkah Carles tidak tanpa tantangan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra yang memberikan surat tugas khusus kepada Ricky Jauwerissa. Menurut Charles, keputusan tersebut menjadi polemik karena Ricky tidak pernah berproses di internal Partai Gerindra.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan kader dan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan calon Jauwerissa tidak layak kantongi Rekomendasi dan itu cacat prosedural,”ungkap Samangun.
Pernyataan Carles ini jelas menunjukkan sikapnya yang mengedepankan prinsip demokrasi dan keadilan dalam politik. Ia berharap bahwa 9 (Sembilan) orang bakal calon yang diusung oleh partai adalah mereka yang telah melalui proses yang fair dan sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kandidat yang diusung dapat terjaga dengan baik. Saya bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Tanimbar, dan juga berharap untuk mendapatkan dukungan penuh demi pembangunan wilayah yang lebih baik,”tukasnya.
Hati-hati, Jika Bacalon Kepala Daerah Halalkan Segala Cara Raih Kekuasaan
Lanjut Samangun, dalam dunia politik, aspirasi untuk meraih kekuasaan sering kali mendorong individu untuk mengambil tindakan yang tidak etis. Hal ini terlihat dalam kasus Melkianus Sairdekut, seorang kader dari Partai Gerindra, yang merasa diabaikan oleh DPP Gerindra dalam perjalanan politiknya.
Pemberitaan tersebut menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan masyarakat yang mengamati dinamika politik lokal. Ketidakpuasan terhadap partai yang seharusnya mendukungnya menggambarkan betapa kompleksnya hubungan antara kader dan partai politik.
Sementara itu, penting untuk menyadari bahwa jika seorang bakal calon kepala daerah menggunakan cara-cara yang tidak layak atau “menghalalkan segala cara” untuk meraih kekuasaan, hal ini menjadi pertanda buruk bagi entitas yang mereka wakili dan masyarakat yang akan mereka pimpin.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik harus didasari oleh integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melayani publik. Calon yang mengabaikan nilai-nilai tersebut berisiko tidak hanya mengorbankan reputasi pribadi, tetapi juga memperburuk kepercayaan rakyat terhadap institusi politik, yang dapat berujung pada krisis legitimasi. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang transparan dan bertanggung jawab, bukan mereka yang rela mengorbankan moral demi ambisi pribadi.
Pernyataan Ketua DPRD Gerindra Provinsi Maluku Hendrik Lewerissa dalam kegiatan Fit And Proper Test tanggal 3 s/d 5 Juni di Swiss Belhotel Ambon bahwa, Uji kepatutan dan kelayakan ini harus dimaknai sebagai media untuk Partai Gerindra mengeksplorasi Potensi, Kapasitas, kapabilitas dari calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Gerindra dan nantinya hasil uji kepatutan dan kelayakan itu akan menjadi bahan pertimbangan Serius Partai Gerindra dalam merumuskan sikap politik Partai Gerindra kepada Bakal Calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra.
Jadi ini sesuatu yang tidak seremonial, Partai Gerindra Memandang uji Kepatutan dan kelayakan ini sebagai sesuatu yang serius. Hasil uji dari tim penguji ini akan menjadi bahan pertimbangan kepada Partai Gerindra untuk merumuskan dukungan politik.
“Fakta yang terjadi bahwa peringatan Hendrik Lewerissa berbanding terbalik dengan kebijakan DPP Partai Gerindra yang memberikan surat tugas khusus kepada Ricky Jauwerissa yang saat ini menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dari Partai berkarya,”terangnya.
Gerindra segera tinjau kembali proses uji kepatutan dan kelayakan Seluruh Bakal Calon Bupati
Pernyataan Lewerissa yang menyatakan bahwa Partai Gerindra memandang uji kepatutan dan kelayakan sebagai hal yang serius, namun pada kenyataannya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam proses tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan komitmen partai dalam menilai calon pemimpinnya. Uji kepatutan dan kelayakan atau yang lebih dikenal dengan singkatan UKK, seharusnya menjadi momen penting bagi partai untuk memastikan bahwa para calon memiliki kualifikasi yang tepat, baik dari segi pengalaman maupun integritas moral.
Namun, jika hasil dari tim penguji tidak berbanding lurus dengan keputusan akhir yang diambil oleh Partai Gerindra, maka ini menciptakan kesan bahwa partai tersebut tidak konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip yang telah mereka tawarkan. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan citra Partai Gerindra di mata publik, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang telah melalui proses seleksi yang transparan dan objektif.
Dengan banyaknya masalah ketidakpastian seperti ini, penting bagi Partai Gerindra untuk segera meninjau kembali proses uji kepatutan dan kelayakannya, agar lebih terbuka dan akuntabel. Ke depan, partai politik harus memberikan contoh yang baik dalam menjaga konsistensi antara pernyataan dan tindakan mereka untuk memperkuat kepercayaan publik. (Usa)
