Akses Ekonomi Terhambat, HAM Kritik Kinerja Pemkab Kolaka Timur

Fakta1.com, Kolaka Timur, 12 Februari 2026 — Himpunan Aktivis Muda (HAM) Cabang Kolaka Timur melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret atas kerusakan jalan penghubung Kecamatan Ueesi–Uluiwoi yang kian memprihatinkan.

Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Namun hingga kini, kondisi jalan dilaporkan semakin memburuk, terutama saat musim hujan, tanpa adanya kepastian perbaikan maupun kejelasan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

Ketua HAM Kolaka Timur, M. Yasir S., mengatakan kerusakan jalan ini bukan persoalan baru. Keluhan warga, kata dia, sudah berlangsung lama dan terus berulang setiap tahun tanpa solusi nyata.

“Ini akses vital masyarakat. Jika terus dibiarkan tanpa kejelasan, publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan,” kata Yasir, Kamis, 12 Februari 2026.

Menurut dia, kondisi jalan yang rusak parah bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat akses layanan darurat, termasuk kesehatan. Ia menilai pemerintah tidak boleh lagi bersikap pasif terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Ketika jalan rusak bertahun-tahun dan tidak ada kepastian penanganan, wajar jika muncul anggapan bahwa wilayah ini tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Sekretaris HAM Kolaka Timur menambahkan bahwa keterlambatan penanganan justru berpotensi memperbesar beban anggaran daerah di masa mendatang.

“Semakin lama ditunda, semakin parah kerusakan, dan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal keseriusan dan keberpihakan,” katanya.

HAM mendesak Bupati Kolaka Timur turun langsung meninjau kondisi di lapangan serta menyampaikan secara terbuka rencana teknis dan jadwal pelaksanaan perbaikan. Organisasi tersebut juga meminta adanya transparansi terkait alokasi anggaran agar publik mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

HAM menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada respons konkret dari pemerintah daerah.

“Pemerintah harus hadir dengan tindakan, bukan sekadar wacana. Infrastruktur yang layak adalah hak masyarakat,” tegas Yasir.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terkait tuntutan dan desakan tersebut.