Konawe, Fakta1.com – Ketimpangan pembangunan kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Kali ini, warga dari dua kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara—Puriala dan Lambuya—turun ke jalan menyuarakan keresahan yang selama ini seolah dibiarkan tak terdengar.
Berlangsung di Perempatan Lambuya pada Minggu (27/7/2025), aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Puriala dan Lambuya Bersatu menuntut pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. agar segera mengambil langkah nyata memperbaiki Jalan Poros Lambuya–Motaha yang rusak berat dan tak layak lagi dilalui.
Dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Widodo, S.H., massa aksi menilai pemerintah telah gagal menghadirkan keadilan infrastruktur bagi rakyat di daerah.
“Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, dan kini kita akan kembali merayakan Hari Kemerdekaan. Tapi kenyataannya, jalan kami belum merdeka. Jalan poros Lambuya–Motaha tetap rusak, penuh lubang, dan mengancam keselamatan. Di mana letak keadilan pembangunan itu?” tegas Widodo dalam orasinya yang membakar semangat massa.
Aliansi menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sultra,
- Gubernur Sulawesi Tenggara diminta segera turun langsung meninjau kondisi jalan poros Lambuya–Motaha yang rusak parah dan memprihatinkan.
- Segera dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 29.200 meter (29,2 kilometer), demi mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi bagi ribuan warga. Tidak hanya menjadi jalur pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan, tetapi juga satu-satunya akses warga menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar.
“Kami bukan meminta janji. Kami meminta bukti. Jangan biarkan kami hanya menjadi penonton pembangunan di wilayah lain, sementara jalan kami menjadi kubangan lumpur dan genangan air tiap musim hujan,” sambung salah satu tokoh masyarakat dalam orasi terbuka.
Dalam momen menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-80 ini, warga Lambuya dan Puriala menyerukan pesan penting, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari ketertinggalan dan ketidakadilan pembangunan.
Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan ini, aliansi menegaskan bahwa gelombang aksi lanjutan akan dilakukan dengan massa yang lebih besar dan di titik-titik strategis wilayah provinsi.
