Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut satu perusahaan saja, tetapi juga menyentuh efektivitas sistem pengawasan negara terhadap kawasan industri strategis.
Di tengah upaya mengungkap dugaan praktik tersebut, Sulkarnain juga mengaku menghadapi tekanan yang tidak biasa. Aktivis organisasi itu menyebut adanya intimidasi hingga dugaan tawaran suap agar mereka menghentikan penelusuran kasus limbah di Morosi.
Pengakuan tersebut semakin menambah tanda tanya mengenai besarnya kepentingan ekonomi yang mungkin berada di balik aktivitas limbah tersebut.
Sulkarnain sendiri dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam dunia gerakan mahasiswa. Ia merupakan mantan Ketua Umum **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari periode 2019–2020 dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang PAO HMI.
Di kalangan aktivis, ia dikenal sebagai orator yang vokal dan pantang mundur dalam menyuarakan aspirasi. Bahkan, ia kerap disebut tidak meninggalkan mimbar aksi sebelum tuntutan yang diperjuangkan benar-benar mendapat perhatian.
.
Kini, Sulkarnain memimpin Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) sebagai Ketua Umum. Di bawah kepemimpinannya, organisasi tersebut aktif menyoroti berbagai persoalan publik, mulai dari isu sosial, lingkungan, hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya.
Dalam kasus limbah Morosi, Sulkarnain menegaskan pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti di tingkat wacana. Jika ada pelanggaran hukum, maka harus diusut secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat di Konawe dan Sulawesi Tenggara. Banyak pihak menilai dugaan tersebut perlu diusut secara terbuka untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran dalam pengelolaan limbah di kawasan industri Morosi.
Morosi selama ini dikenal sebagai pusat industrialisasi dan investasi besar di Sulawesi Tenggara. Namun jika dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaan limbah benar-benar terjadi, maka kasus ini dapat menjadi peringatan bahwa pembangunan industri juga membutuhkan pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.(*)
Tinggalkan Balasan