FAKTA1.COM, KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan arah baru pembangunan desa: bukan lagi sekadar penerima dana transfer, melainkan pusat penggerak ekonomi daerah. Hal itu ditegaskan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di salah satu hotel di Kecamatan Unaaha, Kamis (25/9/2025).
Acara strategis ini dihadiri Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, bersama jajaran pemerintah daerah dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Dalam sambutannya, Yusran Akbar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan sangat bergantung pada kinerja desa. Karena itu, ia menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP. Itu artinya kepala desa tidur semua!” ucap Yusran disambut tawa peserta, namun sarat dengan pesan serius agar para kepala desa benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh.
Ia mengingatkan, pada tahun 2025 dana transfer desa untuk Konawe mencapai Rp211 miliar. Namun pada 2026, alokasi tersebut diprediksi mengalami penurunan. Kondisi ini, kata dia, jangan membuat pesimis, melainkan harus menjadi tantangan bagi desa untuk lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan potensi lokal.
“Kalau kita hanya bergantung pada transfer, pembangunan tidak akan bergerak cepat. Tetapi kalau desa bisa menggali potensi sendiri, justru kita akan lebih mandiri,” tegasnya.
Bupati Yusran memaparkan sejumlah program strategis berbasis desa yang akan digarap Pemkab Konawe.
Pertama, program penanaman jagung pakan ternak seluas 10 hektar di setiap desa. Dengan jumlah desa yang ada, diproyeksikan lebih dari 1.400 hektar lahan baru produktif bisa tercipta. Program ini sekaligus menjadi bentuk implementasi arahan Presiden yang menginstruksikan penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
Kedua, pengembangan desa tematik lengkeng. Konawe sebelumnya sukses panen lengkeng berkualitas tinggi yang diminati pasar. Ke depan, pengembangan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor.
Ketiga, program Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini sudah beroperasi 10 dapur dan ditargetkan menjadi 33 dapur pada akhir 2025. Satu dapur rata-rata menyerap anggaran Rp1 miliar per bulan. Jika 33 dapur berjalan, berarti ada Rp33 miliar yang berputar langsung di masyarakat—membeli hasil panen petani, ternak dari peternak, dan produk UMKM lokal.
“Ini uang rakyat yang kembali ke rakyat, bukan ke birokrasi. Kita ingin uang desa benar-benar jadi mesin penggerak ekonomi masyarakat,” tegas Yusran.
Bupati menekankan, workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia berharap kepala desa yang hadir tidak pasif, melainkan aktif berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan ide-ide baru.
“Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kita semua punya tanggung jawab bersama mewujudkan Konawe Bersahaja: Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan,” ucapnya.
Selain materi tentang pengelolaan keuangan desa, para kepala desa juga akan mendapatkan pendampingan langsung dari BPKP terkait manajemen risiko, akuntabilitas, hingga strategi mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara BPKP Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sultra, dan Pemkab Konawe. Kehadiran tokoh penting tingkat daerah hingga nasional memberi pesan bahwa pemerintah serius mendorong desa sebagai garda depan pembangunan.
Wakil Bupati Syamsul Ibrahim menambahkan, dengan adanya forum seperti ini, kepala desa diharapkan semakin percaya diri dalam mengambil kebijakan di wilayahnya, selama tetap berlandaskan aturan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin mengapresiasi langkah Pemkab Konawe yang berani menempatkan desa sebagai motor utama pembangunan. Menurutnya, pola ini sangat relevan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Ditempat yang sama, Ketua APDESI kabupaten Konawe yang juga Kepala Desa Momea, Jumar Lakarama, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menilai arahan Bupati sejalan dengan aspirasi para kepala desa.
“Kami para kepala desa tentu merasa bangga karena Bupati menempatkan desa di garda terdepan pembangunan. Selama ini sering kali desa hanya dipandang penerima dana, padahal kami punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi. Tugas kami sekarang adalah memastikan dana desa benar-benar berpihak kepada rakyat, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal,” ujar Jumar.
Ia juga menegaskan bahwa APDESI Konawe siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal program-program berbasis desa.
“APDESI akan berdiri paling depan untuk mendukung program Bupati. Kami akan terus mendorong inovasi desa agar sejalan dengan visi Konawe Bersahaja,” tutupnya.
Workshop ini pun menjadi momentum penting untuk mempertegas visi pembangunan Konawe: “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja.”(*)
