Fakta1.com, Jakarta — Pemerintah pusat memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan akan mulai disalurkan pekan depan. Bantuan dengan total anggaran mencapai Rp 30 triliun itu menyasar 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.Sabtu 18 Oktober 2025
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta kementerian terkait memperkuat jaring pengaman sosial di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
“Presiden meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dengan total penerima mencapai lebih dari 35 juta keluarga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri penyaluran bantuan di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurut Airlangga, kebijakan ini hasil efisiensi dan realokasi APBN yang masih memiliki ruang fiskal memadai. Pemerintah menilai penyaluran bantuan tunai sebelumnya cukup efektif menjaga konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.
“Ini bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan harga dan perlambatan ekonomi global,” kata Airlangga.
Bantuan akan diberikan secara tunai melalui PT Pos Indonesia dan lembaga penyalur resmi pemerintah, berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap penerima akan menerima bantuan bertahap selama tiga bulan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menargetkan tahap pertama rampung sebelum akhir Oktober. “Kami memastikan penyaluran dilakukan serentak agar efeknya terasa terhadap konsumsi kuartal IV,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi sekitar 52 persen. Dengan kondisi tersebut, tambahan BLT dianggap strategis untuk menopang permintaan domestik di tengah pelemahan harga komoditas dan ekspor.
Selain BLT, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan nontunai berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng (merek Minyak Kita) untuk periode Oktober–November 2025. Program ini dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Namun, belum ada kepastian apakah program pangan itu diperpanjang hingga Desember. Pemerintah masih menunggu evaluasi dua bulan pertama.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebut kombinasi bantuan tunai dan pangan diharapkan menekan inflasi pangan menjelang musim tanam dan perayaan akhir tahun.
“Dengan dua intervensi sekaligus—tunai dan barang—kami ingin mengurangi tekanan harga di pasar serta memberi ruang konsumsi bagi keluarga berpendapatan rendah,” ujar Musdhalifah.
Meski BLT sudah rutin dilakukan sejak pandemi, sejumlah persoalan masih membayangi: ketepatan sasaran, data ganda, dan keterlambatan distribusi di daerah terpencil.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah perlu memperkuat sistem validasi data agar bantuan tepat sasaran.
“Masalah utama kita masih di data. Kalau BLT tidak tepat sasaran, efeknya terhadap daya beli tak akan maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, program bantuan tunai sebaiknya diimbangi kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan usaha kecil, agar masyarakat tak bergantung pada bantuan semata.
BLT tambahan menjadi bagian dari kebijakan stabilisasi ekonomi akhir tahun. Selain bantuan sosial, pemerintah mempercepat realisasi belanja modal, proyek infrastruktur, dan subsidi energi.
Kementerian Keuangan menargetkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 95 persen dari total pagu APBN hingga Desember 2025.
Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 6,25 persen untuk menjaga stabilitas moneter. Sinergi fiskal dan moneter diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen tahun ini.(*)
