KONAWE, FAKTA1.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Konsultasi dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat DPRD Konawe, Selasa (5/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh para anggota dewan lintas komisi. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH., turut hadir mewakili pihak eksekutif, bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe.
Dalam pembukaannya, pihak DPRD menegaskan pentingnya forum konsultatif ini sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Ketua DPRD menekankan bahwa DPRD berkomitmen melakukan pengawasan dan pengawalan anggaran dengan prinsip akuntabilitas serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi riil di lapangan. DPRD siap mencermati setiap usulan dan prioritas agar anggaran betul-betul menyentuh sektor strategis,” tegas salah satu unsur pimpinan DPRD.
Pihak legislatif juga mengapresiasi komitmen eksekutif dalam menjaga sinergitas dan keterbukaan selama proses pembahasan. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Sekda Konawe dalam keterangannya menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan dasar penting dalam merancang APBD yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Ia mengharapkan proses pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan DPRD, karena kami percaya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan melahirkan keputusan anggaran yang berpihak pada masyarakat,” ujar Dr. Ferdinand.
Rapat konsultasi ini dijadwalkan berlangsung secara maraton dalam beberapa hari ke depan, untuk memastikan seluruh sektor pembangunan yang mengalami perubahan dapat terakomodir secara adil dan proporsional.(*)
