FAKTA1.COM, UNAAHA – Agenda rapat paripurna pelaporan hasil reses DPRD Kabupaten Konawe yang digelar beberapa waktu lalu kini menjadi sorotan publik. Meski secara formal telah disahkan, muncul dugaan sejumlah anggota dewan belum menuntaskan kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Reses sejatinya merupakan instrumen konstitusional bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjadikannya dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Namun jika benar ada laporan yang disahkan tanpa pelaksanaan nyata, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik sekaligus berpotensi pada dugaan laporan fiktif.
Sorotan keras datang dari Aksar, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lakidende (Unilaki). Ia menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) perlu turun tangan mengusut persoalan ini, mengingat penggunaan anggaran reses bernilai besar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Anggaran reses itu jumlahnya tidak kecil. Seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, bukan malah menimbulkan dugaan penyalahgunaan. Jika ada laporan yang disahkan tanpa kegiatan nyata, maka itu jelas bentuk penyelewengan. Kami akan terus mendesak APH agar mengusut tuntas persoalan ini,” tegas Aksar.
Lebih lanjut, Aksar menyampaikan bahwa mahasiswa bersama elemen pemuda di Konawe siap mengawal isu ini hingga ada kejelasan. Menurutnya, integritas lembaga legislatif akan dipertaruhkan jika persoalan dugaan reses fiktif ini tidak segera ditindaklanjuti.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada DPRD. Kami tidak akan tinggal diam, dan akan terus melakukan presure hingga ada tindakan nyata,” tambahnya.
Publik kini menunggu sikap tegas dari DPRD Konawe dan aparat terkait. Apakah persoalan ini akan diselesaikan secara terbuka dan akuntabel, atau justru dibiarkan menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi di tingkat daerah.(*)
