KONAWE, FAKTA1.COM— Dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Konawe Bank Dunia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, melaksanakan kunjungan pemantauan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi tenggara. Kunjungan ini dilaksanakan di Balai Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, 4 November 2024.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau implementasi program percepatan penurunan stunting hingga ke tingkat desa dan rumah tangga.
Mewakili Kemendes PDT sekaligus Spesialis Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan, Endah menyampaikan peran para pelaku di desa dalam upaya percepatan penurunan Stunting, setiap desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi.
“Endah menyebutkan, sebagai salah satu bagian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka pemerintah desa berperan mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stanting di desa.
Kemudian lanjut dia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan stunting, menyampaikan aspirasi atau usulan kegiatan dari masyarakat, bersama Pemdes menyelenggarakan rembuk stunting desa.
“Pendamping Lokal Desa berperan memastikan terintegrasinya program kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di desa dalam perencanaan pembangunan desa,” katanya, dalam Diskusi di balai desa Ameroro
Spesialis Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan Kemendes PDT RI, Endah mengatakan saat berdialog dengan masyarakat dan pemerintah setempat,
“Endah’ menuturkan, untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di desa memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaku terkait kegiatan stunting di desa, dan dapat memastikan keberadaan Rumah Desa Sehat (RDS).
“Sedangkan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) seperti TP PKK dan bidan desa, berperan memberikan pendampingan kepada keluarga terutama keluarga beresiko stanting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan dan bantuan sosial surveilans keluarga dan sasaran prioritas.
“Untuk KPM perannya melakukan pendataan kelompok sasaran, pelaporan, terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, pemantauan kelompok sasaran penerima layanan,” ucapnya
Di lain pihak” Enti Kanesti, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bapermas, mengatakan kunjungan kami kesini kan dalam rangka melihat pelaksanaan dari intervensi yang dilakukan pemerintah daerah untuk penurunan Stunting,
Dia juga menjelaskan bahwa, RAD PG harus dirancang dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, karakteristik wilayah, serta menjamin kesinambungan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, RAD PG merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pangan dan gizi.
kalau kita melihat diskusinya semuanya sudah berjalan dengan baik tapi pasti ada hal-hal yang harus lebih tajam dilihat dalam melihat kendala apa yang diperlukan untuk diperbaiki terutama dari sisi perilaku perubahan-perubahan mindset terhadap konsep besar perbaikan begitu juga para pimpinan pemerintahan di daerah dan tentunya memberikan edukasi kemasyarakat secara menyeluruh.
Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan selama kunjungan, dia antaranya observasi kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), observasi kader relawan BKKBN yang melakukan edukasi dan promosi kesehatan, observasi layanan Posyandu, observasi Kelas Ibu Hamil, serta tour fasilitas kesehatan desa dan pengenalan terhadap ‘kluster’ layanan kesehatan yang diperkenalkan oleh reformasi pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi.
Sedangkan Camat Uepai, Masrul, S.Sos MM., dalam Wawancara mengatakan, Tujuan kedatangan mereka adalah dalam bentuk Monitoring dan evaluasi tentang
Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Uepai sampai dengan saat ini telah melakukan berbagai langkah-langkah Percepatan Penurunan Stunting melalui Penetapan Lokus Desa Stunting
Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konvergensi dan intervensi penurunan stunting terintegrasi, program untuk penurunan stunting, merumuskan intervensi gizi untuk mengatasi penyebab langsung dan mengatasi penyebab tidak langsung Stunting di Kecamatan Uepai ini.
TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di bawah koordinasi pemerintah, Jelasnya.
Masrul” juga mengharapkan agar seluruh tenaga medis UPTD Puskesmas, Kader Posyandu dan yang bekerja pada fungsi-fungsi pelayanan kesehatan di tiap Kecamatan agar berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasikan peningkatan kesadaran pemenuhan gizi terhadap anak, merubah pola asuh serta melakukan berbagai langkah yang dirasa perlu guna mewujudkan generasi baru yang sehat, cerdas dan berkualitas baik dari segi fisik maupun mental.
Ditambahkan dengan tingkat prevelansi stunting yang tinggi yakni sebesar 27 % sesuai data tahun 2022 dan 2023, kita di kecamatan Uepai Zero Stunting, namun di tahun 2024 ini ada 4 kasus Stunting’, Namun Alhamdulillah setelah mendapatkan intervensi dari Puskesmas Uepai sudah mulai ada perubahan dan membaik, berat badannya sudah mulai normal. ucap Camat Uepai.
walau demikian, kata Camat masih ada Satu, yang perlu memang memerlukan treatment lebih lanjut, karena semenjak bawaan lahir sudah ada ada bawaan penyakit yaitu terkait dengan gangguan Pernapasan.
Lebih lanjut kata dia, penyebab stunting bukan hanya karena kemiskinan tetapi juga disebabkan oleh pola makan yang salah, sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan adalah masyarakat diajak kembali untuk mengkonsumsi makanan lokal.
Disamping itu juga, masih ucap, Masrul, S.Sos MM., Pemerintah Kecamatan Uepai akan terus melakukan invervensi pada lokus-lokus stunting yang ada di Uepai, walaupun dengan terbatasnya anggaran tetapi pemerintah Kecamatan akan terus berupaya untuk mempercepat penanganan penurunan stunting di Uepai ini.
Terakhir dia, mengharapkan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Uepai ini, dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Di tambahkan Kepala desa Ameroro Binarti, S.Pd mengatakan Pemdes, juga memiliki kewajiban dalam penguatan upaya percepatan penurunan angka stunting, utamanya di Desa
”Kades Ameroro Binarti, S.Pd, Pemerintah desa Ameroro berkolaborasi untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upayanya menuju kawasan Zero Stunting,” tambahnya.
walaupun dengan terbatasnya anggaran tetapi kami selaku pemerintah desa akan terus berupaya untuk mempercepat penanganan penurunan stunting di desa kami ini, Ameroro.’ Pungkasnya.
Atas nama Pemerintah Kecamatan Uepai, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada sebagai Administrative Agent, Bank Dunia sebagai Trustee, bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan Kegiatan ini banyak memberikan manfaat positif dan nyata bagi masyarakat.(Ql)
Tinggalkan Balasan