Konawe, Sultra, Fakta1.com— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., menegaskan komitmennya untuk mengawal secara langsung proses perbaikan jalan poros Lambuya–Motaha, salah satu akses vital yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat paripurna dan melakukan peninjauan lapangan. Dalam keterangannya, Made Asmaya menyoroti kondisi jalan yang rusak parah, berlubang, hingga tergenang air di sejumlah titik. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang layak merupakan hak dasar masyarakat dan harus direspons secara cepat serta nyata oleh pemerintah.
“Saya bersama Bupati Konawe, Bapak H. Yusran Akbar, ST., berkomitmen penuh untuk mengawal perbaikan jalan ini hingga tuntas. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi wujud keadilan dan pemerataan pembangunan. Warga Lambuya dan sekitarnya sudah terlalu lama menunggu perubahan nyata,” tegas Made Asmaya, Senin (28/7/2025).
Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dari masyarakat Kecamatan Lambuya terus bergulir. Tuntutan mereka satu: segera perbaiki jalan poros yang menjadi urat nadi penghubung antarkecamatan hingga lintas kabupaten. Jalan ini memegang peranan strategis dalam mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD memastikan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat seluruh tahapan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Saya tidak akan tinggal diam. Kita tak bisa terus membiarkan rakyat terjebak lumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau, hanya karena birokrasi yang lamban. Ini tanggung jawab kita semua,” ucapnya tegas usai membuka sidang paripurna.
Lebih jauh, ia menyebut kondisi jalan tersebut sebagai “bencana pembangunan yang diabaikan.” Padahal, jalur ini digunakan setiap hari oleh masyarakat dari berbagai kecamatan, bahkan kabupaten tetangga, untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial mereka.
“Kami tidak ingin proyek ini dikerjakan asal-asalan. Kualitas jalan harus menjadi prioritas. Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran, dan proses pengadaan harus transparan. Ini bentuk tanggung jawab moral dan politik kami kepada masyarakat,” lanjutnya dengan nada serius.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Konawe juga membuka kemungkinan untuk menggunakan instrumen pengawasan maksimal.
“Kalau pemerintah provinsi terus diam, kami akan menyuarakannya langsung ke pemerintah pusat. DPRD Konawe siap membentuk Panitia Khusus (Pansus) agar persoalan jalan Lambuya tidak lagi dikorbankan oleh tarik-menarik politik dan kepentingan anggaran,” pungkasnya.
