Fakta1.comm, Jakarta – Upaya memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) berbasis meritokrasi kembali ditegaskan pemerintah daerah. Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST, hadir dalam kegiatan Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kantor Regional IV di Aula Gedung 1 Lantai 5 BKN, Jakarta Timur.
Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian program strategis BKN dalam mendorong transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih profesional, bersih, dan berdaya saing. Langkah ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan pentingnya meritokrasi sebagai instrumen mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.
Kegiatan dimulai dengan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah mengenai pembangunan meritokrasi di lingkup instansi masing-masing. Setelah itu, para peserta mengikuti sesi pembekalan bagi Tim Manajemen Talenta Instansi, yang diproyeksikan menjadi motor penggerak penerapan sistem merit di daerah.
Sistem merit menitikberatkan pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan pada kedekatan personal atau faktor non-profesional lainnya. Melalui skema ini, diharapkan pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN berjalan lebih objektif dan transparan, sehingga menghasilkan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Bupati Yusran menekankan pentingnya kegiatan tersebut bagi Konawe. Menurutnya, pembekalan manajemen talenta akan membantu daerah menyiapkan aparatur yang berkapasitas sekaligus berintegritas. “Dengan pembekalan manajemen talenta, kita bisa lebih fokus menyiapkan aparatur yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menyukseskan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Para kepala daerah lain yang hadir juga menunjukkan keseriusan mereka mendukung penerapan sistem merit, antara lain dengan komitmen memperkuat manajemen talenta ASN di wilayah masing-masing. Hal ini diharapkan memberi dampak nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Partisipasi aktif Kabupaten Konawe dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola ASN berbasis meritokrasi. Dengan konsistensi dan dukungan regulasi, Konawe optimistis dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberi teladan dalam praktik pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi hasil.(*)
