Makassar, fakta1.com — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah sektor pariwisata dalam rapat kerja Komisi B bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, yang menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam forum tersebut, Mallarangan Tutu secara tegas mempertanyakan transparansi penyaluran dana hibah yang dialokasikan ke sejumlah destinasi wisata. Ia meminta penjelasan rinci terkait lokasi penerima, mekanisme penyaluran, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait.
“Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak cukup hanya dilihat dari sisi serapan, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Yang harus menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” lanjut Mallarangan.
Ia mendorong agar pemerintah daerah menyajikan data yang lebih terbuka dan komprehensif, termasuk daftar penerima hibah serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan