Kendari, Fakta1.com — Gerakan Anti Korupsi (GERAK) SULTRA memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menilai desakan pembangunan smelter PT SCM di Routa tidak tepat seiring kebijakan moratorium smelter nikel.
Ketua GERAK SULTRA, Wiwin Anusaputra, menyampaikan bahwa moratorium merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menata kembali tata kelola industri nikel, bukan larangan permanen terhadap seluruh aktivitas hilirisasi.
“Moratorium perlu dilihat sebagai langkah evaluatif, bukan sebagai penghentian total terhadap inisiatif pembangunan smelter, khususnya yang memiliki nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap rencana pembangunan industri seharusnya dikaji secara komprehensif, mencakup aspek lingkungan, kepatuhan regulasi, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, sebagai daerah penghasil nikel,
GERAK SULTRA juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam menghadirkan informasi yang berimbang dan mendalam, terutama dalam isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan nasional dan daerah.
“Diskursus publik perlu dibangun secara objektif dengan melibatkan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh,” kata Wiwin.
GERAK SULTRA mendorong agar pembahasan terkait kebijakan moratorium dan pembangunan smelter dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.(*)
Tinggalkan Balasan