FAKTA1.COM, KONAWE— Sebanyak 291 kepala desa yang tersebar di Dua puluh delapan kecamatan di Kabupaten Konawe menyepakati Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Konawe di Hotel Nugraha Kecamatan Unaaha, Selasa (28/5/2024).
Perjanjian kerjasama itu terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya bagi pemerintah desa. Penandatanganan dilakukan Kejari Konawe dengan Seluruh kepala desa di Kabupaten Konawe
Hadir menyaksikan penandatangan, Pejabat Bupati Konawe Dr H Harmin Ramba SE,.MM., Inspektorat , Kepala Badan pemberdayaan masyarakat Desa ( BPMD) Selain itu, turut hadir Kasi Datun , Kasie Pidum, dan Kasie Barang Bukti, Kejari Unaaha
Ketua Apdesi Kabupaten Konawe Jho Lakarama, S.Pd menegaskan, perjanjian kerjasama itu bukan hak perlindungan bagi aparatur desa untuk mendapatkan kekebalan hukum, jika terjerat hukum.
“Tetapi di sini Kita akan terus bimbing dan kawal dana desa, agar tidak terjadi salah sasaran dalam alokasi dana desa dan untuk kepala desa agar tidak ada yang terjerat hukum,” tegasnya.
Begitupun jika ada masalah di desa, lanjut Jho Sapaan akrabnya, itu tidak serta merta jaksa akan melakukan tindakan hukum, namun Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau pengawas internal pada institusi lain.
“Di sinilah di minta untuk profesional dan jujur mengelola dana desa. Yah, paling tidak kita bina dululah, tapi kalau tidak mau dibina, apa boleh kita binasakan saja,” Tegas Jho Lakarama
Lanjut” Kajari Unaaha akan memberikan penghargaan jika ada desa administrasi pengelolaan keuangannya sangat baik.
“Kita akan perlombakan desa mana yang paling bagus dan baik Administrasi. Itu akan kita berikan pada HUT Adyaksa setiap tahunnya,”tandas Dr H. Musafir Menca, S.H., S.Pd., M.H,
Di tempat yang sama, Pejabat Bupati Konawe Dr H Harmin Ramba SE,.MM., menyatakan MoU tersebut merupakan pendampingan pihak kejaksaan kepada aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.
“Silahkan bekerja dengan baik. Selama program dan pengalokasian Dana Desa benar demi kebutuhan masyarakat, tak perlu khawatir bakal tersandung kasus hukum,” jelasnya”
Dijelaskannya lagi, kalau pengawasan bermuara pada sanksi, sedangkan pendampingan bermuara perbaikan sehingga tidak ada penindakan tetapi MoU tersebut bisa bermanfaat bagi para aparatur desa.
Dia menilai dengan adanya koordinasi yang baik kepada Kejaksaan, para kades tidak takut menggunakan anggaran desa.
“Jadi jangan ada lagi ketakutan kepala Desa untuk bekerja membangun desanya. Yang penting kalian bekerja profesional, jujur mengelola dana desa dan semua anggaran dihabiskan dan itu semua tepat sasaran,” ungkap Harmin Ramba mengingatkan para Kades yang hadir mengikuti Sosialisasi dan penandatanganan MOU terkait Pendampingan Pengelolaan keuangan desa antara 265 kepala Desa dan Kejaksaan negeri Konawe.
Pada kesempatan ini, juga dilakukan pemaparan materi sosialisasi Program Datun dan Program Jaga Desa terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe.
