KONAWE SELATAN – Proyek pengaman tebing Sungai Potoro yang menelan anggaran Rp2 miliar dari APBD 2024 menuai kritik tajam. Hasil di lapangan menunjukkan pekerjaan spesifikasi diduga dilanggar, dan tiang pancang tak terpasang sebagaimana mestinya.
Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan LSM (KOMPAS) Sultra menyebut proyek ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. “Ini bukan proyek gagal, ini indikasi korupsi terang-terangan,” kata Andri Togala, Kepala Divisi Data dan Informasi KOMPAS Sultra.
Dua pejabat berinisial A dan I yang terlibat justru saling lempar tanggung jawab. Lebih parah, pelaksana proyek diduga dilindungi oknum aparat hukum. “Kalau penegak hukum ikut jadi tameng, ke mana lagi rakyat berharap keadilan?” tegas Andri.
KOMPAS mendesak Bupati Konawe Selatan untuk tidak melantik pejabat yang terlibat. Jika tetap dilakukan, publik pantas mencurigai adanya kompromi politik atau praktik balas budi.(*)
