FAKTA1.COM, KONAWE – Aksi penyegelan Kantor Camat Kapoiala oleh Misna, seorang tenaga honorer sekaligus ahli waris keluarga yang mewakafkan tanah pembangunan kantor tersebut, menjadi puncak kekecewaan panjang. Sejak 2007, pemerintah berjanji akan mengangkat dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun hingga kini janji itu tak kunjung terealisasi.
“Dulu komitmen dengan orang tua kami jelas, tanah dipakai untuk kantor camat, sebagai gantinya keluarga dijadikan PNS. Awalnya dua orang, saya dan adik saya, tapi orang tua bilang cukup satu saja. Nyatanya sampai sekarang tidak ada realisasi,” ungkap Misna dengan nada getir.
Sejak 2013, Misna berulang kali mengikuti jalur penerimaan, mulai dari tes Kategori I, Kategori II, hingga seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama dan kedua. Sayangnya, kegagalan demi kegagalan justru membuatnya semakin kecewa. Apalagi ketika mengetahui ada keluarga pejabat kecamatan yang lolos meski tak pernah berstatus honorer.
“Adiknya Pak Camat bisa lolos PPPK tahap pertama, lalu anaknya Pak Camat lulus tahap kedua padahal tidak pernah jadi honorer. Sementara kami yang sudah mengabdi puluhan tahun justru tidak lulus,” ujarnya geram.
Misna menambahkan, camat pertama setelah pemekaran dari Kecamatan Sampara masih hidup dan bisa menjadi saksi bahwa dirinya adalah honorer pertama sekaligus ahli waris yang dijanjikan akan diangkat menjadi PNS.
Kekecewaan itu memuncak ketika Misna bersama sejumlah honorer mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe untuk meminta penjelasan. Mereka bertemu langsung dengan Kepala BKPSDM, Parjo.
Namun jawaban yang diterima justru semakin memperkuat dugaan adanya permainan dalam proses seleksi. “Pak Parjo bilang BKPSDM hanya menerima data usulan dari kecamatan. Tapi yang bikin kami kaget, beliau juga sempat bilang kalau mau sebenarnya bisa diatur. Tinggal suruh buatkan slip gaji, nanti bisa diusulkan 5 sampai 6 orang,” tutur Misna menirukan ucapan Kepala BKPSDM.
Bagi Misna, pernyataan itu menjadi bukti kuat adanya dugaan manipulasi data dalam proses rekrutmen. “Kalau memang hanya soal slip gaji, berarti sangat mudah dimanipulasi. Padahal kami yang benar-benar honorer tidak pernah dibuatkan slip gaji,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Kapoiala Muh. Shobri Rustam saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyegelan kantor. Ia mengatakan pihaknya masih berupaya mencari solusi terbaik.
“Perjanjian dengan ahli waris memang benar adanya, tetapi itu sudah jauh sebelum saya menjabat sebagai camat di Kapoiala. Terkait anak saya yang disebut Bu Misna, saat ini dia sudah mengundurkan diri dari tenaga paruh waktu,” jelasnya menutup pernyataan.
