Fakta1.com, Konawe, Sultra — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., meluapkan kekecewaannya terhadap banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat paripurna DPRD yang digelar baru-baru ini.
Dalam forum resmi tersebut, I Made menilai ketidakhadiran para pejabat eksekutif bukan sekadar soal absensi, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
“Saya sangat menyayangkan banyaknya kepala dinas yang tidak hadir dalam forum resmi seperti paripurna ini. Ini bukan hanya soal hadir atau tidak, tetapi menyangkut tanggung jawab moral serta penghargaan terhadap proses demokrasi,” tegasnya dalam sidang.
Ia menekankan bahwa rapat paripurna merupakan forum konstitusional penting yang menjadi ruang sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Ketidakhadiran pejabat strategis, menurutnya, dapat menghambat proses pembahasan dan kualitas kebijakan daerah.
Lanjut, I Made Asmaya, meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas yang tidak menunjukkan komitmen dalam mengikuti forum-forum strategis pemerintahan.
“Kami di DPRD sangat ingin membangun sinergi. Tapi kalau pimpinan OPD saja malas hadir, bagaimana koordinasi bisa berjalan baik? Bagaimana kita bisa memahami arah program Bupati jika kepala dinasnya abai?” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya mengkritik, Ketua DPRD juga mendorong Bupati Konawe untuk mengambil langkah tegas terhadap OPD yang dinilai tidak disiplin.
“Saya akan sampaikan langsung ke Pak Bupati, H. Yusran Akbar, S.T. Kepala dinas yang sering absen tanpa alasan jelas, lebih baik diganti saja. Berikan amanah kepada orang-orang yang mau bekerja dan siap bersinergi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, S.P., M.H., yang hadir mewakili Bupati dalam paripurna tersebut, juga menyampaikan pandangan kritis.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada para kepala dinas, bahkan saat apel pagi saya ingatkan bahwa ada rapat paripurna di DPRD dan harus di hadiri.
Saya ibaratkan begini, Kalau di dunia militer, garis batas antara kehormatan dan pengkhianatan adalah loyalitas. Para PNS kita harus memahami nilai itu,” katanya tegas.
Ia juga menyinggung soal lemahnya kualitas rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di masa lalu yang berdampak pada rendahnya etos kerja.
“Memang ini jadi tantangan. Proses rekrutmen kemarin kurang selektif. Seharusnya sejak awal disaring dengan baik,” Sekda juga menambahkan bahwa prinsip kerja di dunia profesional harus mengedepankan kompetensi dan integritas.
“Kalau seseorang tidak kompeten, lalu hanya mengandalkan loyalitas semu, itu bukan loyalitas — itu penjilatan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, Ketua DPRD kabupaten Konawe juga akan memberikan insentif tambahan sebesar Rp10 juta untuk setiap OPD yang menunjukkan kinerja baik dan aktif dalam menghadiri agenda resmi DPRD. Ia mengajak seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) untuk ikut mencatat dan mengevaluasi kehadiran OPD dalam forum strategis.
“Ini soal komitmen bersama. Bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan pro-rakyat jika kita sendiri tidak disiplin dan serius dalam menjalankan tugas?” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD Konawe menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidak didasari kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan rakyat.
“Saya tidak punya agenda pribadi. Kepentingan saya hanya satu: rakyat Konawe, terutama di wilayah Tenggara, bisa benar-benar merasakan dampak nyata dari pembangunan dan kebijakan yang kita rumuskan bersama,” pungkasnya.
