Sekda Konawe Buka Pelatihan Ground Check PBI Tahap II untuk Tingkatkan Akurasi Data Sosial

KONAWE – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Sekretaris Daerah, Dr. Ferdinand, SP., MH., secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Lapangan Ground Check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II, yang dilaksanakan di Aula Inowa, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data sosial masyarakat sekaligus melakukan validasi terhadap penerima bantuan jaminan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, jajaran perangkat daerah terkait, serta para petugas lapangan yang akan melaksanakan verifikasi langsung terhadap data masyarakat penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, khususnya di sektor pelayanan sosial dan kesehatan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik, jajaran perangkat daerah terkait, serta seluruh tim lapangan yang akan melaksanakan kegiatan ground check dalam rangka peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya verifikasi data PBI nonaktif,” ujar Sekda.

Ia menambahkan, ketersediaan data yang akurat sangat krusial karena menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah

Daerah dan Badan Pusat Statistik guna memastikan kualitas data sosial ekonomi yang semakin baik dan berkelanjutan.

Menurutnya, data yang valid akan menjamin program jaminan sosial, khususnya layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dapat tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa upaya perbaikan data ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat. Hal ini juga mencakup proses pengecekan desil berdasarkan data terbaru serta penguatan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data nasional.

Di akhir sambutannya, Sekda mengingatkan bahwa iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab bersama dan wujud solidaritas sosial antarwarga.

“Prinsip jaminan kesehatan adalah gotong royong, di mana yang mampu membantu yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, para petugas lapangan diharapkan dapat melaksanakan proses verifikasi secara objektif, cermat, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, hasil pendataan yang diperoleh benar-benar dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Konawe optimistis, dengan data yang semakin akurat, pelaksanaan program perlindungan sosial akan berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.