Fakta1.com, Bombana, Sulawesi Tenggara — Puluhan massa dari Serikat Gerakan Mahasiswa (SEGEMA) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bombana dan Kantor DPRD Bombana, Rabu (12/11). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang pasir kuarsa yang rencananya akan beroperasi di Kecamatan Poleang Selatan.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan penolakan tambang Tapi Nyatanya pada saat di gedung DPRD hanya satu anggota DPRD yang menerima kita dan ini sangat menjadi bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah Bombana, kemudian SEGEMA juga serta menyerukan agar pemerintah daerah mencabut izin usaha pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
Adapun Tuntutan Dari Serikat Gerakan Mahasiswa?
1.Menolak Keras Tambang Pasir kuarsa Yang ada di Poleang Selatan
2.mendesak Bupati Bombana Agar Membuat Surat Rekomendasi ke menteri ESDM agar IUP & WIUP tambang pasir kuarsa yang ada di Poleang Selatan
3.Kartu Merah Terhadap DPRD Bombana atas lalai nya dalam Pengawasan penerbitan IUP & WIUP
Serikat Gerakan Mahasiswa, menegaskan bahwa keberadaan tambang pasir kuarsa di Poleang Selatan akan mengancam ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan serta petani setempat. Menurutnya, masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan dan kajian lingkungan yang seharusnya dilakukan secara transparan.
“Kami menolak tegas segala bentuk eksploitasi tambang yang hanya menguntungkan investor, sementara rakyat menjadi korban kerusakan lingkungan,” tegasnya dalam orasi di depan Kantor Bupati Bombana.
Setelah berorasi di kantor bupati, massa melanjutkan aksi menuju gedung DPRD Bombana untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil rakyat. Mereka mendesak DPRD agar membentuk tim investigasi terkait dugaan pelanggaran prosedur izin tambang serta memastikan tidak ada aktivitas pertambangan sebelum ada kajian lingkungan yang sah.
Aksi berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga sore hari, massa masih bertahan di halaman kantor DPRD sambil menunggu pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah.
SEGEMA menegaskan akan melanjutkan aksi dan konsolidasi dengan masyarakat Poleang Selatan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.(*)
