Kolaka, fakta1.com – Keributan antara tenaga kerja asing (TKA) asal China dan pekerja lokal di kawasan PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/1/2026), menguak persoalan laten relasi kerja dan pengawasan di kawasan industri strategis tersebut.
Berdasarkan informasi insiden ini bermula saat seorang TKA memerintahkan pekerja lokal tetap bekerja meski sedang menjalani jam istirahat makan. Pekerja lokal tersebut tidak menolak perintah secara verbal, namun berusaha menjelaskan menggunakan bahasa isyarat bahwa ia sedang makan dan akan kembali bekerja setelah waktu istirahat selesai.
Sumber di lokasi menyebutkan, perbedaan kebiasaan kerja dan minimnya komunikasi lintas bahasa menjadi pemicu awal ketegangan. Alih-alih menunggu pekerja menyelesaikan waktu istirahatnya, TKA tersebut diduga langsung melayangkan pukulan saat pekerja lokal masih makan. Tindakan ini memicu kemarahan rekan-rekan korban hingga situasi berubah menjadi keributan terbuka di area kerja.
Rekaman video yang beredar luas memperlihatkan sejumlah pekerja saling dorong dan adu fisik. Namun, video tersebut tidak merekam secara utuh pemicu awal peristiwa. Dari keterangan sejumlah pekerja, pemukulan lebih dulu dilakukan oleh TKA, yang kemudian memicu reaksi berantai dari pekerja lokal.
Peristiwa ini memperlihatkan rapuhnya sistem pengelolaan hubungan industrial di kawasan IPIP, terutama dalam pengawasan TKA dan penegakan hak normatif pekerja lokal. Jam istirahat yang semestinya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan justru menjadi sumber konflik, diduga akibat praktik kerja yang tidak seragam dan minimnya sosialisasi aturan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT IPIP belum memberikan penjelasan resmi terkait kronologi kejadian, status korban, maupun langkah internal yang diambil pascainsiden. Sikap diam pihak perusahaan memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pengaduan dan perlindungan pekerja di kawasan industri tersebut.
Aparat keamanan dilaporkan telah turun ke lokasi untuk mengamankan situasi. Namun belum ada keterangan resmi apakah insiden tersebut diproses secara hukum atau diselesaikan secara internal perusahaan.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, serta instansi imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas TKA di IPIP.
Tanpa pengawasan ketat dan sistem komunikasi yang adil, konflik serupa dikhawatirkan akan kembali terjadi dan memperlebar jurang ketegangan antara pekerja asing dan tenaga kerja lokal.
