FAKTA1.COM, Konawe, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Konawe terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting pertengahan tahun 2025. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si, pada Rabu (18/6/2025) di Aula BKPSDM Konawe.
Kegiatan ini menjadi momen strategis yang melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, unsur Forkopimda, para camat, serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Konawe.
Dalam sambutannya, Wabup Syamsul Ibrahim, menegaskan bahwa stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, tetapi merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan investasi masa depan bangsa.
“Stunting bukan cuma soal tinggi badan. Ini tentang kecerdasan generasi dan produktivitas masa depan. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci. Kita harus kerja bersama — pemerintah, tenaga medis, kader, hingga masyarakat desa,” tegas Syamsul.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi gizi pada fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, seluruh program intervensi harus dijalankan secara spesifik dan sensitif, mulai dari edukasi gizi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, hingga perbaikan sanitasi dan akses air bersih, khususnya di daerah yang masuk dalam zona merah stunting.
Wakil Bupati turut menyoroti peran vital Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar kesehatan di tingkat desa. Ia meminta agar Posyandu tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita, melainkan menjadi pusat edukasi dan layanan gizi yang lebih aktif.
“Posyandu jangan hanya jadi tempat timbang badan. Harus menjadi pusat informasi, layanan gizi, dan pelacakan anak-anak berisiko stunting. Tapi kita tahu tak semua warga aktif ke Posyandu. Maka kita butuh strategi lapangan yang konkret dan terukur,” ujarnya
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wabup kembali menekankan pentingnya peran camat, kepala puskesmas, dan seluruh pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk bergerak lebih aktif dan responsif dalam menanggulangi stunting.
“Saya minta para camat dan kapus jangan hanya menunggu data dari pusat. Mereka harus jadi motor penggerak di wilayahnya masing-masing. Koordinasi dengan desa, pantau langsung ke lapangan, pastikan anak-anak dan ibu hamil kita mendapat perhatian maksimal. Kolaborasi dan aksi nyata di lapangan adalah kunci jika kita ingin Konawe bebas stunting 2025,” tegasnya.
Target Konawe Bebas Stunting 2025, Menuju Konawe Bersahaja, Ucapnya Tegas sembari tersenyum tipis, khas ala Bang Syam.”
Rapat koordinasi ini merupakan upaya untuk menyatukan visi dan langkah antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan target Konawe Bebas Stunting 2025. Hal ini juga menjadi bagian integral dari visi pembangunan daerah menuju Konawe Bersahaja — sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Wabup menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Konawe tercatat sebesar 22,7 persen, menempatkan Konawe sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah keempat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup, mengingat target nasional pada tahun 2025 adalah 14 persen.
“Kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Tantangan ke depan lebih besar. Jika kita ingin generasi kita tumbuh sehat, produktif, dan unggul, maka stunting harus kita lawan bersama, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Syamsul.
Ia juga kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi menyeluruh, dari tingkat kabupaten hingga desa, termasuk pemberdayaan maksimal kader Posyandu dan PKK, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
