Dibalik Acara Meriah, Diskominfo Bojonegoro Dituding Ciptakan Kasta Media

FAKTA1.COM, BOJONEGORO – Gelaran media gathering yang baru-baru ini diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro justru memunculkan aroma ketidakadilan.

Alih-alih mempererat hubungan dengan insan pers, kegiatan tersebut menuai kritik tajam lantaran dinilai eksklusif dan diskriminatif.

Acara yang semestinya menjadi wadah membangun sinergi antara pemerintah daerah dan media lokal, justru menciptakan kesan “pilih kasih”.

Undangan resmi dari Diskominfo disebut-sebut tidak menyentuh seluruh elemen media, bahkan cenderung mengabaikan sebagian awak media yang selama ini turut aktif menyampaikan informasi kepada publik.

Kesan “like and dislike” atau suka dan tidak suka dalam menentukan siapa yang dilibatkan semakin santer terdengar.

Sejumlah kalangan menilai, Diskominfo seolah menjadikan preferensi pribadi sebagai dasar dalam menjalin kemitraan, bukan profesionalisme atau kontribusi media itu sendiri.

Riyawan, salah satu jurnalis lokal, menilai langkah tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, meski undangan adalah hak prerogatif dinas, Diskominfo seharusnya menjunjung prinsip keadilan.

“Kalau memang tidak bisa

mengakomodasi semua jurnalis, cukup undang perwakilan dari organisasi media. Jangan sampai malah menciptakan kesenjangan dan memperkeruh suasana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riyawan menekankan bahwa Diskominfo semestinya tidak menutup diri terhadap kerja sama media manapun.

Tugas mereka adalah menjamin arus informasi yang merata, bukan membentuk lingkaran eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Bojonegoro, Heri Widodo, terkait isu tersebut berakhir tanpa jawaban.

Pesan yang dikirimkan wartawan melalui WhatsApp pada Jum’at (16/5/2025) tidak direspons, menambah kesan bahwa instansi ini enggan terbuka terhadap kritik.

Di tengah ketegangan ini, para jurnalis berharap pihak Pemkab Bojonegoro segera turun tangan. Jangan sampai, ketimpangan ini terus dibiarkan dan merusak iklim kemitraan media yang seharusnya berjalan sehat dan transparan. (Redho)