PAREPARE, FAKTA1.COM — Ruang demokrasi di Kota Parepare mendadak berdarah-darah—bukan secara fisik, melainkan dalam bentuk ancaman verbal yang telanjang dan memuakkan. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid (TSM), kedapatan melontarkan pernyataan fasis dan barbar dengan menyebut media yang sudah berkontrak dengan pemda namun tetap kritis sebagai pihak yang “halal darahnya”.
Ujaran penuh intimidasi ini bukan sekadar slip of the tongue. Kalimat ancaman itu disemburkan Tasming dengan pongah di hadapan para pejabat daerah dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).
Bagaimana mungkin seorang kepala daerah—yang digaji dari keringat dan pajak rakyat—secara terbuka menghalalkan darah insan pers hanya karena fungsi kontrol sosial tidak berjalan sesuai selera kekuasaannya?
Penguasa Baper, Demokrasi Ditikam dari Belakang
Dalam rekaman video yang kini beredar luas, Tasming menunjukkan watak aslinya sebagai pemimpin yang alergi terhadap kritik. Dengan nada meradang, ia mempertanyakan media yang menerima dana kerja sama publikasi, namun tetap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemkot.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” gerutu Tasming, memperlihatkan mentalitas penguasa Orde Baru yang menganggap uang negara bisa membeli idealisme pers.
Tak cukup sampai di situ, Tasming bahkan menggunakan istilah lokal “Bali Bella’” (bermuka dua) untuk kemudian memuntahkan kalimat paling keji yang mencederai akal sehat:
“Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella.”
Sebuah kalimat vonis mati dari mulut seorang wali kota! Frasa “halal darahnya” dalam ruang publik modern bukan lagi sekadar metafora, melainkan teror psikologis yang nyata terhadap keselamatan jurnalis di lapangan.
Kerja Sama Media Bukan Surat Jual Beli Kebebasan!
Pernyataan ini membongkar kepahitan akut mentalitas pejabat yang mengira anggaran kerja sama (advertorial/publikasi) adalah alat suap untuk membungkam pena jurnalis.
Perlu dicatat dengan tinta tebal dan dibaca baik-baik oleh penguasa Parepare: Kerja sama publikasi antara media dan pemerintah daerah bukanlah kontrak perbudakan!
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Menerima anggaran kerja sama komersial atau pemberitaan dari pemerintah tidak serta-merta menggadaikan marwah, integritas, dan fungsi kontrol sosial seorang jurnalis. Media bukan humas bayaran yang harus menjilat kekuasaan dan menutup mata atas kebijakan bobrok pemda.
Jika pemerintah daerah bekerja dengan benar, transparan, dan berpihak pada rakyat, tidak ada yang perlu “dihajar” oleh kritik media. Sebaliknya, ketika anggaran publik dikelola serampangan, jurnalis memiliki mandat konstitusional untuk membongkarnya!
Uji Nyali Konstitusi: Mau Dibawa ke Mana Parepare?
Insan pers tidak boleh ciut. Ancaman dengan dalih “halal darahnya” ini harus dilawan bersama oleh seluruh elemen masyarakat sipil, aliansi jurnalis, dan Dewan Pers. Ini bukan lagi sekadar polemik lokal, melainkan darurat kebebasan berpendapat di tingkat daerah.
Ketika seorang kepala daerah dengan mudahnya menebar teror verbal dan menghalalkan darah pengkritiknya, maka hari ini pers yang disasar—besok, suara rakyat biasa yang akan dibungkam dengan cara-cara brutal yang sama.
Tasming Hamid harus segera menarik ucapannya secara terbuka, meminta maaf kepada seluruh insan pers Indonesia, dan belajar memahami esensi demokrasi. Jabatan wali kota itu sifatnya sementara, tetapi kebebasan pers adalah pilar abadi tegaknya Republik ini!(*)
Tinggalkan Balasan