KONAWE, FAKTA1.COM – Upaya mendorong inovasi dan kreativitas daerah di Kabupaten Konawe mulai menunjukkan hasil. Sebanyak sembilan karya inovasi tercatat sebagai penerima sertifikat hak cipta, dengan melibatkan sejumlah inovator perorangan maupun perangkat daerah. Kamis 12 November 2026
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator tumbuhnya kreativitas di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, pengakuan melalui sertifikat hak cipta bukanlah garis akhir. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap inovasi mampu diterapkan, dikembangkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sembilan karya tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari digitalisasi pelayanan pemerintahan, pengelolaan pendapatan daerah, ketahanan pangan, hingga pelestarian budaya lokal.
Adapun inovasi yang tercatat yakni E-BRIKO (Elektronik BRIDA Konawe) karya Hj. Riny Andriani, S.P., M.Si.; Lagu Kalosara – Warisan Adat Tolaki karya Alsafar; serta SIKEPO (Sistem Informasi Kejar Pajak Optimal) karya Andi Tendri Rawe Lasandara, S.E., M.Si., dengan pemegang hak cipta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
Selanjutnya, KOLAPORI! (Konawe Lapor) karya Suparjo, S.Kom., dan PINDARA (Platform Integrasi Digital Pemerintah Daerah Konawe) karya Mahbub Fauzi, S.Pd.I., yang hak ciptanya dipegang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.
Terdapat pula Bu INDAH (Buku Berpindah) karya Musakkir Alqifli, S.Kel., M.A.P.; MANTAP KONAWE (Monitoring, Akuntabilitas, Tepat, Akurat dan Profesional) karya Sriany, S.E., M.Si.; SIMPATI (Sistem Informasi Pangan Terintegrasi) karya Abdul Hasim, S.P., M.Si., Suparjo, S.Kom., dan Wahyudin Arifin, S.P., M.P.W.; serta ASPIRASI MEPOKAASO karya Dr. Sumanti, S.Sos., M.AP.
Dari sejumlah karya tersebut, inovasi berbasis digital menjadi salah satu perhatian, terutama PINDARA yang dirancang sebagai platform integrasi berbagai layanan pemerintahan daerah.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Mahbub Fauzi, S.Pd.I., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, PINDARA hadir untuk menjawab persoalan banyaknya aplikasi pemerintah daerah yang selama ini harus diakses masyarakat secara terpisah.
Menurut Fauzi, keberadaan berbagai aplikasi dengan nama dan fungsi berbeda kerap menyulitkan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sebuah platform terpadu yang dapat menghimpun berbagai layanan dalam satu wadah sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus kebutuhan administrasi.
Ia mengungkapkan, proses pengembangan PINDARA telah dirancang dan mulai dilaksanakan sejak 2025. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah membangun kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain sebagai penyedia aplikasi.
“Sudah ada beberapa aplikasi yang kami integrasikan, di antaranya Izin Penelitian dan Kartu Pekerja. Selain itu, integrasi layanan administrasi desa dan kelurahan juga sedang kami siapkan untuk masuk ke dalam platform ini,” jelas Fauzi.
Ia menambahkan, PINDARA bahkan mulai menarik perhatian kalangan akademisi. Bulan lalu, sekelompok mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan penelitian terhadap platform tersebut.
Ketertarikan mahasiswa itu bermula ketika mereka mencari informasi mengenai pariwisata Konawe melalui mesin pencari Google. Namun, hasil pencarian justru mengarahkan mereka ke aplikasi PINDARA. Setelah ditelusuri, mahasiswa tersebut menemukan beragam fitur layanan yang tersedia di dalamnya.
Salah satu layanan yang terintegrasi adalah E-BRIKO milik Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Konawe, yang dapat dimanfaatkan untuk pengurusan izin penelitian.
Terkait aksesibilitas, Fauzi menyebutkan bahwa PINDARA saat ini telah tersedia dalam versi berbasis web dan dapat diakses secara terbuka melalui alamat https://pindara.konawekab.go.id. Sementara aplikasi berbasis Android masih dalam proses pengunggahan ke Google Play Store.
Fauzi berharap pemerintah daerah memberikan dukungan dengan mendorong seluruh OPD agar mengintegrasikan aplikasi dan layanan masing-masing ke dalam PINDARA. Dengan demikian, berbagai layanan pemerintahan dapat saling terhubung dan semakin mudah dijangkau masyarakat.
Di sisi lain, SIKEPO diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pajak daerah, sementara KOLAPORI! berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat.
Sementara itu, Lagu Kalosara – Warisan Adat Tolaki memperlihatkan bahwa inovasi daerah tidak semata-mata berbicara tentang teknologi. Pelestarian identitas dan warisan budaya lokal juga menjadi bagian penting dari kreativitas pembangunan daerah.
Meski demikian, keberadaan sertifikat hak cipta perlu diikuti langkah konkret. Pemerintah daerah perlu memastikan inovasi yang telah dihasilkan tidak sekadar menjadi daftar karya atau kebanggaan dalam kegiatan pameran, tetapi benar-benar berfungsi dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan penciptaannya.
Khusus untuk inovasi digital seperti PINDARA, keberhasilan tidak cukup diukur dari tersedianya platform maupun jumlah aplikasi yang berhasil diintegrasikan. Kemudahan penggunaan, keandalan sistem, keamanan data, pembaruan layanan, serta tingkat pemanfaatan oleh masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Aspek keberlanjutan, pengembangan sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen setiap OPD dalam memperbarui dan mengelola layanan menjadi pekerjaan lanjutan yang tidak boleh diabaikan.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah inovasi bukan hanya terletak pada sertifikat yang dimiliki penciptanya, melainkan pada sejauh mana karya tersebut mampu menjawab persoalan, mempercepat pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sembilan karya inovasi ini menjadi modal awal bagi Kabupaten Konawe untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah. Namun, pembuktian sesungguhnya tetap berada pada implementasi dan manfaat yang benar-benar dirasakan publik.
Sementara itu, upaya konfirmasi juga dilakukan terhadap sejumlah inovator maupun pihak yang tercatat sebagai penerima sertifikat hak cipta. Namun, hingga berita ini disusun, beberapa di antaranya belum memberikan keterangan terkait proses pengembangan, penerapan, serta manfaat inovasi yang dihasilkan. Penjelasan dari masing-masing pihak masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai sejauh mana inovasi tersebut telah berjalan dan memberikan dampak bagi masyarakat.(ql)
Tinggalkan Balasan