JAKARTA, FAKTA1.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap polemik pernyataan Wali Kota Parepare yang melontarkan ungkapan “halal darah” terhadap media.
Melalui Inspektorat Jenderal (Itjen), Kemendagri saat ini tengah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah lanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
“Kami dari Inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Harun.
Ia menegaskan bahwa Mendagri memiliki perhatian yang tinggi terhadap dinamika serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, laporan yang disusun oleh Itjen akan memuat fakta-fakta objektif yang terjadi di lapangan agar dapat menjadi rujukan bagi pimpinan tertinggi kementerian.
“Tentunya Pak Mendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan sangat atensi terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Inspektorat Jenderal memberikan fakta yang terjadi kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri akan mempertimbangkan langkah berikutnya,” jelas Harun.
Menyinggung mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, Harun merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota juga melibatkan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
“Sesuai PP 12 Tahun 2017, sebenarnya ada lapis-lapis pengawasan dan pembinaan. Untuk kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat,” tuturnya.
Pada akhir keterangannya, jenderal bintang satu tersebut turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada insan pers yang tetap konsisten menjalankan fungsi jurnalistik secara objektif. Menurutnya, media memegang peranan krusial sebagai penyeimbang sekaligus pilar kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Terima kasih kami untuk teman media yang secara objektif melaksanakan peran jurnalistik sebagai penyeimbang dan kontrol pelaksanaan pemerintahan. Hormat bangga kami,” tutup Harun.
Langkah cepat dan perhatian yang ditunjukkan oleh Kemendagri ini menjadi perkembangan krusial dalam merespons polemik pernyataan Wali Kota Parepare yang menuai sorotan luas publik. Kini, publik dan insan pers menantikan hasil laporan Itjen serta bentuk tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah pusat. (Tim)
Tinggalkan Balasan