KONAWE, FAKTA1.COM – Pameran Inovasi Daerah Konawe Bersahaja 2026 tidak sekadar menjadi panggung memamerkan program pembangunan. Di balik kemeriahan ratusan stan yang berdiri, terselip pesan mendasar tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan: berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.
Pesan itu mengemuka pada hari kedua pameran, Jumat (13/11/2026), melalui sebuah talkshow yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Forum tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus pengingat bagi aparatur pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program, besarnya anggaran, ataupun tingginya angka penyerapan keuangan.
Lebih dari itu, pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat.
Dua narasumber yang hadir, Basuki Haryono, Kepala Satuan Tugas KPK Wilayah IV Sulawesi Tenggara, serta Laode Muhammad Falihim, S.E., Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengupas berbagai aspek pencegahan korupsi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Keduanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi.
Di sinilah integritas aparatur diuji. Sebab, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik tidak selalu bermula dari tindakan besar, tetapi dapat berangkat dari pembiaran terhadap praktik-praktik kecil yang dianggap biasa, ketidakdisiplinan administrasi, lemahnya pengawasan, hingga pengabaian terhadap aturan.
Pesan tersebut relevan bagi para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa yang hadir dalam forum tersebut. Mereka dituntut tidak hanya memahami mekanisme pengelolaan anggaran, tetapi juga memiliki keberanian memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya.
Anggaran publik bukan milik pejabat. Ia adalah amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Suasana diskusi berlangsung dinamis ketika peserta memasuki sesi tanya jawab. Sejumlah aparatur menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan pengalaman terkait persoalan pengawasan serta pengelolaan keuangan di lapangan.
Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan bukan sekadar urusan teori atau regulasi di atas kertas. Ada tantangan nyata yang membutuhkan pemahaman, ketelitian, dan komitmen bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui penjelasan para narasumber, peserta memperoleh penguatan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan regulasi, serta upaya mengenali potensi penyimpangan sejak dini.
Talkshow ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., dalam mendorong penguatan integritas, transparansi, dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Namun, integritas pemerintahan tentu tidak berhenti pada forum diskusi, slogan, atau pernyataan komitmen. Ukuran sesungguhnya terletak pada pelaksanaan kebijakan, kedisiplinan aparatur, keterbukaan informasi, serta kesungguhan memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pameran Inovasi Daerah Konawe Bersahaja 2026: Lebih dari 400 Stan, Menampilkan Wajah Pembangunan
Di sisi lain, Pameran Inovasi Daerah Konawe Bersahaja 2026 menghadirkan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan berbagai program, kreativitas, dan inovasi pembangunan.
Lebih dari 400 stan pameran melibatkan OPD, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Berbagai hasil kerja serta inovasi ditampilkan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus sarana memperkenalkan capaian pembangunan kepada masyarakat.
Pameran tersebut juga memiliki dimensi ekonomi. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material stan, konsumsi, dan berbagai kebutuhan kegiatan membuka peluang perputaran ekonomi selama pelaksanaan pameran.
Pemerintah daerah turut mendorong penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai bagian dari upaya mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan demikian, pameran tidak hanya menjadi ruang representasi birokrasi, tetapi juga diharapkan menghadirkan manfaat ekonomi dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
Pada akhirnya, Pameran Inovasi Daerah Konawe Bersahaja 2026 membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar menampilkan kreativitas pembangunan. Inovasi harus berjalan seiring integritas, sedangkan pembangunan harus berdiri di atas tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
Sebab, pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang paling banyak memamerkan program, melainkan pemerintahan yang mampu memastikan setiap program dilaksanakan secara benar, setiap anggaran dipergunakan secara bertanggung jawab, dan setiap kebijakan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di situlah makna sesungguhnya dari inovasi daerah: bukan hanya membangun sesuatu yang baru, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
Tinggalkan Balasan