Fakta1.com, Konawe, Jum’at 25Juli 2025 — Konsorsium masyarakat Kecamatan Puriala dan Kecamatan Lambuya secara kolektif melakukan aksi penutupan akses Jalan Poros Lambuya–Motaha pada pukul 13.00 WITA. Tindakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi yang dinilai telah mengalami kelalaian pembangunan selama lebih dari dua dekade.
Salah satu tokoh pemuda sekaligus advokat muda Sulawesi Tenggara, Widodo, S.H., menyampaikan bahwa Jalan Poros Lambuya–Motaha merupakan aset infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang hingga kini belum mendapat perhatian layak dari pemangku kepentingan.
“Selama 25 tahun terakhir, Jalan Poros Lambuya–Motaha belum pernah tersentuh oleh pembangunan signifikan. Ini adalah bentuk kelalaian konstitusional oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” tegas Widodo, S.H., yang juga merupakan tokoh pemuda Asaki Raya.
Lebih lanjut, Widodo merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab atas perbaikan dan pengaspalan jalan provinsi berada pada otoritas Pemerintah Provinsi.
“Jika Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Bapak Andi Simangerukka, tidak mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi, maka secara moral dan administratif beliau sepatutnya mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Widodo, S.H..
“Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, namun distribusi manfaatnya tidak merata. Yang menikmati hanya segelintir oknum, bukan masyarakat luas,” tambahnya.
Sebagai penutup, Widodo menyatakan bahwa jika aspirasi masyarakat melalui Konsorsium Kecamatan Puriala dan Lambuya tidak ditanggapi langsung oleh Gubernur Sultra dan Ketua DPRD Provinsi Sultra, maka penutupan akses Jalan Poros Lambuya–Motaha akan terus dilakukan sebagai bentuk perlawanan sipil yang sah dalam negara hukum.(timfakta)
