JAKARTA, FAKTA1.COM — Lembaga Riset dan Pengukuran (LRP) merilis hasil survei terbaru terkait preferensi publik terhadap figur-figur yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam klaster menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mencatatkan nama sebagai dua figur teratas.
Hasil survei tersebut dipaparkan oleh Peneliti LRP, Arwan Pranata, di Hotel Sofyan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Pemaparan ini berlangsung persis setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran dan menetapkan agenda sidang pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026 mendatang.
Pada klaster menteri Kabinet Merah Putih, Amran Sulaiman menempati posisi puncak dengan elektabilitas sebesar 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra di posisi kedua dengan 14,3 persen, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Adapun nama-nama menteri lainnya dalam klaster ini memperoleh dukungan di bawah 10 persen.
“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” ujar Arwan Pranata dalam pemaparannya.
Arwan menjelaskan, keunggulan Amran di mata publik terutama didorong oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertanian, kepeduliannya terhadap nasib petani, serta fokusnya pada program percepatan swasembada pangan. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dinilai unggul berkat kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara yang mumpuni serta rekam jejak pengalamannya yang panjang di jajaran pemerintahan.
Lebih lanjut, Arwan menegaskan bahwa posisi teratas di setiap klaster mencerminkan figur yang memiliki persepsi positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. “Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan